Tourism for Us – Berdasarkan Vessel Declaration (VD), kapal wisata (yacht) asing yang memasuki perairan Indonesia mencapai 397 unit selama separuh tahun 2022. Hasil ini tidak begitu buruk mengingat akses dengan kapal wisata, bisa dikatakan, paling akhir dibuka. Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto mengatakan pada hari pertama Indonesia Yacht Festival 2022 bulan Oktober lalu, ‘’Kita punya harapan besar, ke depan laut menjadi lifestyle keseharian masyarakat Indonesia.’’

Pada perhelatan Indonesia Yacht Festival 2022 (IYF) yang berlangsung pada 7-8 Oktober 2022 di Benoa Marina Bali, terungkap kondisi terkini pariwisata kapal wisata kita.

Indonesian National Shipwoners’ Association (INSA) menyegarkan pemahaman kita semua mengenai kapal wisata. INSA mendefinisikannya, kapal wisata adalah alat transportasi menuju daya tarik wisata sekaligus atraksi dan pengalaman wisata di Indonesia.

Kapal wisata merupakan salah satu bidang yang menghasilkan quality tourism, bukan mass tourism. Ini sudah dibuktikan. Kapal-kapal itu mampu mencapai hingga ke pelosok-pelosok yang tidak terjangkau oleh moda transportasi lainnya. Ketika pelayar mancanegara menambatkan kapal, turun ke darat, bertemu dengan warga lokal di kampung-kampung di pulau-pulau kecil, yang mana sebagian besar orang Indonesia sendiri mungkin belum tahu keberadaan pulau-pulau tersebut, telah mampu mengangkat perekonomian hingga ke akar rumput sesungguhnya.

Menurut catatan INSA, jumlah kapal tidak kurang dari 500 unit selama periode 2011-2022. Hampir semuanya berbendera Republik Indonesia. Inisiatornya masih didominasi penanaman modal asing (PMA).

Interest pariwisata kapal wisata di Indonesia masih di sektor selam (diving) dan selancar (surfing). Area operasional juga relatif belum berubah seperti di era 1990-2010 yakni Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua untuk selam. Kemudian Mentawai, Sumatera Barat dan Nias dan Sibolga, Sumatera Utara untuk selancar. Sayangnya, sektor island hopping masih belum berkembang sampai sekarang.

Pasar pariwisata kapal wisata adalah kalangan menengah ke atas. Pasar terbesar untuk sektor selam dan island hopping berasal dari Eropa, sedangkan Australia adalah pasar terbesar untuk selancar. Pasar berikutnya adalah Amerika dan Asia.

Pandemi COVID-19 membawa perubahan dalam pariwisata kapal wisata kita yakni menumbuhkan minat wisatawan domestik untuk mulai menikmati pelayaran wisata, menikmati keindahan Indonesia dari lautan.

Community for Maritime Studies Indonesia (CMSI) memaparkan, boating lifestyle bagi negeri kepulauan seperti Indonesia mampu membangkitkan kembali budaya maritim, mengembangkan boating industry, dan menjadi kebijakan strategis nasional.

Tetapi, Indonesia tidak memiliki boating regime dalam peraturan maritimnya. Regulasi di Indonesia didominasi rejim kapal komersial yaitu kapal-kapal untuk angkutan barang, penumpang dan jasa penunjang industri eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam.

Sampai sekarang, tidak ada definisi yang jelas dan pasti tentang kapal wisata pun marina dalam peraturan maritim. Dengan masih minimnya infrastruktur wisata bahari untuk kapal-kapal wisata, pelayar asing yang hendak berlayar ke Indonesia mesti membayar asuransi kapal yang sangat besar (high premium).

Begitupun degan regulasi fiskal. Pengenaan PPnBM 75% masih berlaku untuk kapal wisata pribadi. Kebijakan ini mengurangi minat orang membeli kapal dan menempatkannya di Indonesia.

Walaupun demikian, penyederhanaan regulasi bagi wisatawan mancanegara yang hendak mengunjungi Indonesia dengan kapalnya yang berbendera asing, telah membantu mengerek angka kunjungan. Sekarang dan ke depannya juga akan didukung dengan meningkatnya ketertarikan pasar domestik terhadap wisata bahari seperti liveaboard, sailing, diving, jet ski dan mancing rekreasi.

Selain itu, kunjungan kapal-kapal wisata yang melintas maupun yang tinggal di Indonesia mulai memunculkan produk lokal. Menurut catatan CMSI, sekitar 30%  produk lokal sudah inovatif dan berkualitas baik. Dengan semakin bertambahnya kunjungan kapal-kapal wisata, berdampak pula pada penguatan pemberdayaan Badan SAR Nasional.

Segini besaran pasar kapal wisata

Dalam Laporan Yacht Charter Market 2019-2027 oleh Transparency Market Research yang dikutip oleh CMSI, kunci strategis bisnis pasar yacht pertama adalah menargetkan konsumen milenial dan mengkapitalisasi kebiasaan spending-nya terhadap produk-produk luxury. Kunci keduanya, memperkenalkan yacht yang digerakan tenaga surya atau listrik untuk mempromosikan sustainability.

Masih dalam laporan tersebut, market value yacht charter global akan mencapai USD 25,5 miliar pada 2027 dengan CAGR 7% (2019-2027).  Dan motor yacht dan pasar ritel menempati share pasar terbanyak.

Raymond Lesmana, salah seorang pegiat event sailing ke Indonesia, menggambarkan, potensi dari target 5000 kapal layar ke Indonesia dengan jangka waktu pelayaran selama 1 tahun (terhitung 360 hari), 1 kapal membawa 3 awak, dan pengeluaran belanja Rp 1.500.000,00/hari, total pendapatan yang diperoleh sebesar Rp 8.100.000.000.000,00.

Merujuk pada pengalamannya mengorganisasikan event-event sail di Indonesia setiap tahun, sekitar 80% dari Rp 8,1 triliun itu langsung terdistribusi ke masyarakat khususnya di remote area.

Dengan relaksasi peraturan berlayar bagi yacht asing di Indonesia, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mencatat, jumlah impor sementara yacht menggunakan VD sebanyak 1.080 kapal pada 2016; 1.207 kapal pada 2017; 1.364 kapal pada 2018; dan 498 kapal pada 2019.

Selama pandemi berlangsung tercatat, 318 kapal pada 2020; 185 kapal pada 2021; dan 397 kapal pada 2022 (ini mungkin sampai dengan separuh tahun 2022 merujuk pada penyampaian paparan oleh perwakilan DJBC di IYF 2022; tidak ada informasi lebih detil, red.).

VD merupakan single document yang berfungsi sebagai: izin impor sementara, pemberitahuan impor, jaminan, dan pemberitahuan ekspor. VD bisa diakses secara online melalui CEISA VESSEL DECLARATION SYSTEM (VDS), vds.beacukai.go.id.

Syarat dan ketentuan VD: hanya untuk digunakan sendiri untuk kegiatan wisata selama berada di Indonesia dan tidak diperbolehkan untuk kegiatan komersial seperti disewakan; jangka waktu VD adalah 3 tahun; terlambat reekspor akan dikenai sanksi administrasi berupa denda 100% dari bea masuk; setelah mendapatkan izin reekspor (VD Out) kapal harus segera keluar wilayah pabean Indonesia.

Izin khusus impor sementara kapal wisata asing menggunakan VD diatur dalam peraturan PMK NO.261/PMK.04/2015. Dalam peraturan terbaru KMK NO.22/KM.4/2022, VD bisa dilakukan di 28 pelabuhan entry/exit di seluruh Indonesia.

Indonesia pun telah meratifikasi AT Kearney yang diharapkan dapat mendukung industri pariwisata kapal wisata.

Indonesia lupa sebagai negeri maritim?

Perwakilan dari DJBC di IYF 2022 menerangkan, pungutan negara atas impor yacht terdiri dari bea masuk 5%, PPN 11%, dan PPnBM 75%.

Insentif fiskal dari Kementerian Keuangan atas impor yacht berdasarkan PMK No. 96/PMK.03/2021 mengatur, pengecualian PPnBM ditujukan bagi yacht untuk usaha pariwisata dengan menggunakan SKB dan berlaku per importasi. SKB diterbitkan oleh kantor pelayanan pajak (DJP).

Sebelumnya diatur dalam PMK No. 176/PMK.011/2009, industri pariwisata dan transportasi merupakan di antara industri yang memperoleh fasilitas pembebasan bea masuk selama itu untuk melakukan pembangunan atau pengembangan perusahaan.

Syarat pembebasan bea masuk: barang belum diproduksi di dalam negeri, sudah diproduksi tetapi belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan, sudah diproduksi tetapi jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri.

Kebijakan tersebut akirnya membuat banyak pemilik boat dan yacht memilih mendaftarkan kapalnya dengan bendera asing. Kemudian, memanfaatkan kebijakan impor sementara.

CMSI menegaskan kembali di ajang IYF 2022 di Bali, tidak ada klaster industri perkapalan dan keberadaan industrinya terpencar-pencar. Dengan 70% komponen membangun kapal harus diimpor maka biaya produksi kapal wisata tidak efisien.  

Indonesia memang negeri maritim. Tapi, perguruan tinggi di Indonesia yang mempunyai jurusan perkapalan hanya mengajarkan membuat kapal-kapal besar seperti tanker dan tug boat. Sedangkan untuk membuat design dan membangun kapal kecil (boat), itu hanya sebagai mata kuliah tambahan.

Selain itu, tidak ada lembaga pendidikan formal maupun informal yang mengajari membuat boat dan sertifikasi yang diakui oleh pemerintah. Ini telah diungkapkan di Indonesia Yacht Show 2014 silam di Jakarta.

Master-master kapal pembangun kapal phinisi di Bira dan Bulukumba, Sulawesi Selatan masih beregenerasi, betul.  Begitupun dengan para pria dari suku Bajo yang tersebar di seluruh kepulauan Nusantara masih membangun perahu-perahu tradisionalnya.

Arsitektur laut dan teknik kelautan merupakan bidang yang terbelakang di Indonesia. Penelitian dan pengembangan dirasakan kurang. Produk-produk lokal yang mengisi 30% kebutuhan industri membutuhkan penelitian dan pengembangan lebih lanjut. Agar ragam produknya bertambah dan kualitasnya meningkat untuk menjawab kebutuhan teknologi terkini .

Menurut CMSI, untuk mendapatkan informasi kurikulum dan pelatihan untuk pengawakan kapal boat dan yacht juga masih sulit di Indonesia.

INSA mengungkapkan, pemahaman tentang keselamatan pelayaran sebagai prioritas utama antara lain mulai dari standar rancang bangun, persyaratan keselamatan dan manajemen keselamatan belum ada dan merata.

Sama seperti dalam industri penerbangan, ketika jumlah populasi kapal wisata bertambah pasti diikuti dengan kebutuhan perwira kapal dengan spesifikasi tertentu sesuai jenis kapalnya. Dan, Indonesia ternyata harus melatih kembali mental para nakhodanya.

Khusus untuk kapal wisata, industri ini membutuhkan sumber daya manusia/awak kapal yang cakap berbahasa asing, minimal bahasa Inggris. Karena pasar asingnya masih lebih besar daripada pasar domestik.

Di hilir, pasar konsumen langsung belum berkembang. Keberadaan e-commerce dan pasar ritel khusus kapal wisata masih kurang. Indonesia belum bisa memberi jawaban kepada wisatawan asing, apa mereka bisa menyewa boat/yacht berbendera Indonesia untuk dilayarkan sendiri di perairan Nusantara.

Pembiayaan untuk industri perkapalan kurang di Indonesia. Pembiayaan hanya untuk proyek-proyek pemerintah. Seperti dikatakan oleh Wakil Ketua Umum III Nova Y. Mugijanto, dukungan pendanaan terhadap pengadaan kapal wisata maupun infrastruktur marina belum optimal.

“Dukungan pendanaan yang lebih bersahabat dengan tenor panjang dan interest rate yang kompetetif sangat dibutuhkan mengingat model bisnis di kapal wisata dan marina yang sangat padat modal,” ujar Nova.

Pelayar berpengalaman pun butuh ini

Apa itu marina dalam industri wisata layar global?

‘’Marina bukan pelabuhan dan bukan terminal. Marina adalah tempat masuk dan singgah kapal-kapal leisure (yacht). Dan kapal leisure di Indonesia digolongkan sebagai kapal non konvensi,’’ kata Raymond.

Pelaku industri pariwisata kapal wisata masih bertanya-tanya, apakah kapal Non Convention Standard berbendera RI sudah bisa diterapkan secara efektif di lapangan?

Diperkirakan, 90% titik singgah atau tambat kapal-kapal layar di Indonesia tidak memadai. Asuransi tidak mau menanggung resiko apabila terjadi sesuatu saat pelayar asing tidak berlabuh (anchor) di lokasi yang tidak mempunyai sarana yang benar selama berlayar di Indonesia.

Akibatnya, pelayar asing tidak mau meninggalkan kapalnya selama berlabuh dengan alasan keselamatan kapal. Hal ini turut mempengaruhi keputusan mereka tidak mau berlama-lama di Indonesia. Mereka hanya melintas di perairan Indonesia pada umumnya.

Keluar dari Indonesia, mereka lalu tinggal di Malaysia selama 4 sampai 5 tahun. Di sana mereka tidak khawatir karena infrastrukturnya lengkap dan memenuhi kriteria pelayaran internasional. Pemerintah Malaysia juga aktif berkomunikasi dengan industri. Fasilitas kemudahan-kemudahan yang ditawarkan bagi kapal dan pemilik/awaknya sulit ditolak.

Padahal, Indonesia sebagai destinasi pelayaran internasional punya keuntungan terbesar dan paling dicari oleh para pelayar, NO Cyclone, atau relatif aman dari badai.

Raymond menambahkan, bagi pelayar berpengalaman sekalipun, mereka tetap membutuhkan tempat parkir kapal yang baik. Itulah diperlukan membangun basic marina di desa-desa di pulau-pulau kecil.

Kemudian, dibangun medium scale marina di tujuan-tujuan yang lebih besar dari desa. Dan di pulau yang lebih besar lagi dan berada di perkotaan tersedia full scale marina.

Salah satu harapan terbesar para pemain kapal wisata adalah permudah pelayaran wisata intrapulau/domestik dengan mereregulasi surat persetujuan berlayar (SPB atau port clearance) intrapulau. SPB tidak harus menunjuk pelabuhan lain sebagai pelabuhan tujuan padahal belum tentu kapal masuk ke pelabuhan tersebut.

Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di laut. Setiap pelayar paham tujuannya. Hanya saja, untuk sampai berlabuh di tujuan, berlayar tidak bisa dilakukan dalam satu garis lurus. Bisa jadi dia harus singgah di tempat lain atau mereka ulang rencana perjalanannya (detour) demi keselamatan dan keamanannya. Bagaimanapun, posisi mereka dapat terus dipantau di radar. Karena mereka harus berada di frekuensi komunikasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah selama berlayar.

Secara nasional, untuk membangun wisata bahari Indonesia khususnya di sektor pelayaran wisata, direkomendasikan, menyusun dan membuat dasar hukumnya, mengintegrasikan koordinasi dan peran antar K/L terkait dan pemerintah daerah, membuat cetak biru (master plan) wisata bahari nasional, membuat jalur wisata layar nasional, dan membangun infrastruktur bahari serta membangun industri kapal wisata nasional.

IYF 2022 merupakan kolaborasi antara DPP INSA dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, sekaligus menjadi side event B20 sebelum acara puncaknya yang akan diselenggarakan pada bulan November ini.***(Yun Damayanti)