PROGRAM SERTIFIKASI CHSE GRATIS AKAN BERLANJUT 2021
Tourism for Us – Program Sertifikasi CHSE (Cleanliness, Health, Safety, & Environment Sustainability) gratis secara nasional terus dilanjutkan tahun 2021. Program ini akan dilanjutkan dengan berbagai stimulus lainnya bagi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif.
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) menargetkan 6.606 pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif tersertifikasi “Indonesia Care“ hingga akhir tahun 2020. Sebanyak 3.728 pelaku usaha telah dilakukan proses audit. Kepada pelaku usaha hotel/restoran yang belum lulus audit dilakukan pembinaan agar dapat memenuhi standardisasi protokol kesehatan CHSE.
Proses sertifikasi ini menggandeng lembaga sertifikasi berpengalaman yang menilai secara independen. Hasil penilaian audit menjadi dasar pemberian label “Indonesia Care“. Dengan sertifikasi itu diharapkan para pelaku usaha berkomitmen kuat menerapkan protokol kesehatan CHSE. Sertifikasi guna meningkatkan kepercayaan konsumen di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Kepada para pelaku usaha pariwisata yang hendak mengurus sertifikat CHSE dapat mendaftar secara daring melalui situs resmi chse.kemenparekraf.go.id dan mengisi formulir identitas usaha. Setelah mendaftar dan memiliki akun, pelaku usaha dapat melakukan penilaian mandiri dan mengunduh format surat pernyataan deklarasi mandiri sebagai pernyataan resmi bahwa penilaian mandiri yang dilakukan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan dapat divalidasi secara langsung. Selanjutnya dilakukan audit oleh lembaga sertifikasi yang memiliki kompetensi khusus di bidang sistem manajemen kesehatan dan keamanan kerja serta manajemen lingkungan. Semua tahapan proses sertifikasi dibiayai oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Sementara ini sertifikasi CHSE diprioritaskan bagi usaha hotel, pondok wisata/homestay, restoran/rumah makan, daya tarik wisata, usaha wisata arung jeram, usaha wisata selam, usaha lapangan golf, dan desa wisata di seluruh Indonesia.
Penerapan protokol kesehatan juga memerlukan kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri dan masyarakat.*** (Yun Damayanti)