Tag: kementerian pariwisata

INVESTASI TERBAIK APA UNTUK PARIWISATA BALI YANG BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN?

INVESTASI TERBAIK APA UNTUK PARIWISATA BALI YANG BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN?

Tourism for Us – Bali menyambut baik kehadiran talenta, inovasi, dan investasi global yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat lokal. Untuk itu, Pulau Dewata memerlukan investor yang memiliki visi jangka panjang, menghargai budaya Bali, menjaga kelestarian lingkungan, menciptakan lapangan kerja, dan menjalin kemitraan dengan komunitas [more]

IBEM 2026, MARKETPLACE PERDANA INDUSTRI MICE INDONESIA, HADIRKAN 200 BUYERS DARI 37 NEGARA

IBEM 2026, MARKETPLACE PERDANA INDUSTRI MICE INDONESIA, HADIRKAN 200 BUYERS DARI 37 NEGARA

Tourism for Us – Indonesia akan menggelar Indonesia Business Event Mart (IBEM) 2026, marketplace pertama bagi industri meetings, incentives, conferences, and exhibitions (MICE). Ajang yang akan berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC) pada 28-31 Juli 2026 akan mempertemukan pemerintah, asosiasi, pelaku industri, pembeli domestik [more]

TRANSFORMASI KBLI 2025 DAN KEMUDAHAN PERIZINAN USAHA PARIWISATA

TRANSFORMASI KBLI 2025 DAN KEMUDAHAN PERIZINAN USAHA PARIWISATA

Tourism for Us – Pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) memperbarui Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). KBLI 2025 merupakan penyempurnaan dari KBLI 2020. Penyempurnaan dilakukan dengan menyesuaikan pekembangan dunia usaha, teknologi, dan model bisnis baru. Melalui pembaruan ini, pemerintah ingin memastikan klasifikasi usaha semakin relevan dengan kondisi ekonomi saat ini.

(Foto: Birkompublik Kemenpar)

Penyusunan KBLI 2025 mengacu pada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Revision 5 yang direkomendasikan oleh Komisi Statistik Perserikatan Bangsa-bangsa (UNSC) pada 11 Maret 2024. Perubahan dalam KBLI 2025 adalah sebagai berikut:

Jumlah kategori dalam struktur KBLI 2025 bertambah menjadi 22 kategori A-V. Sebelumnya, dalam KBLI 2020 terdiri dari 21 kategori A-U.

KBLI 2025 terdiri atas 87 golongan pokok, 257 golongan, 519 sub golongan, dan 1.560 kelompok. Seluruh rincian ini tercantum dalam lampiran Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025.

Secara umum, KBLI 2025 telah terintegrasi ke dalam sistem Online Single Submission Risk-Bases Approach (OSS RBA). Integrasi ini menghadirkan sejumlah penyesuaian struktur dan substansi klasifikasi usaha.

Penyesuaian ini meliputi pola one to many dan many to one. Pola one to many yakni satu kode KBLI dipecah menjadi beberapa kode KBLI baru agar cakupan kegiatan usaha lebih spesifik. Sementara, pola many to one adalah penggabungan beberapa kode KBLI menjadi satu kode untuk menyederhanakan klasifikasi.

KBLI 2025 juga mencakup penyesuaian judul dan uraian kegiatan guna memperjelas ruang lingkup usaha, pemindahan kode ke kategori yang lebih tepat sesuai dengan karakter kegiatan, serta penghapusan maupun penambahan kode KBLI baru.

BPS menerangkan bahwa pelaku usaha yang diwajibkan melakukan penyesuaian KBLI 2025 melalui OSS dapat menjalani proses transisi secara otomatis sepanjang tidak terdapat perubahan cakupan aktivitas atau ekspansi usaha. Pelaku usaha juga tidak perlu melakukan perubahan akta perusahaan atau perizinan apabila memang tidak ada perubahan cakupan aktivitas berusaha

Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa mendorong pelaku industri  pariwisata memahami dan memanfaatkan implementasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025 untuk memperkuat kepastian usaha, meningkatkan kualitas layanan perizinan, dan menciptakan iklim investasi yang lebih baik.

‘’Pembaruan ini bukan sekedar perubahan kode klasifikasi usaha, tetapi juga menjadi landasan untuk mewujudkan data yang semakin terintegrasi, meningkatkan kapastian hukum, memperkuat kualitas layanan perizinan, serta memastikan perkembangan model bisnis di sektor pariwisata dapat terakomodasi secara lebih tepat,’’ ujar Wamenpar Ni Luh Puspa dalam acara ‘’Sosialisasi Transformasi KBLI Pariwisata 2025 ke dalam Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terintegrasi melalui sistem OSS’’ di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (8/7/2026).

Sektor pariwisata membutuhkan tata kelola yang semakin baik, termasuk sistem perizinan yang mudah diakses, adaptif terhadap perkembangan usaha, dan mampu menciptakan iklim investasi yang sehat.

‘’Dalam konteks ini, transformasi KBLI 2025 menjadi bagian penting dari upaya pemerintah menyempurnakan sistem perizinan berusaha berbasis risiko yang terintegrasi melalui OSS atau Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik,’’ kata Wamenpar.

Wamenpar Ni Luh berharap kegiatan sosialisasi ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh pemangku kepentingan pariwisata untuk membangun kesamaan pemahaman mengenai implementasi KBLI  2025 di sektor pariwisata.

‘’Kesamaan pemahaman ini menjadi modal penting agar implementasi kebijakan dapat berjalan efektif dan konsisten serta memberikan manfaat nyata bagi dunia usaha. Kami dari pemerintah juga dapat terus memperkuat sinergi dalam mengawal implementasi KBLI Pariwisata 2025,’’ tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan, ‘’Pelaku usaha tidak perlu melakukan perubahan akta perusahaan atau perizinan apabila memang tidak ada perubahan cakupan aktivitas berusaha. Perubahan akan dilakukan secara otomatis dalam sistem Ditjen AHU dan sistem OSS yang mengacu pada tabel konverssi KBLI 2025.’’

Kepala BPS juga menyampaikan bahwa pemerintah telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Menteri Hukum, dan Kepala BPS pada awal 2026. SE Bersama ini diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum dan mendukung kelancaran berusaha bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penggunaan dan implementasi KBLI 2025.

Selain itu, BPS juga menyosialisasikan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai salah satu mekanisme pengumpulan data perekonomian yang dilaksanakan setiap 10 tahun sejak 1986. Sensus ekonomi mencakup pendataan lengkap seluruh pelaku usaha pada berbagai lapangan usaha dengan jaminan kerahasiaan data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui Sensus Ekonomi 2026 diharapkan dapat menyediakan data mutakhir mengenai struktur ekonomi dan karakteristik usaha, termasuk di sektor pariwisata.

Bagi Kementerian Pariwisata (Kemenpar), data tersebut akan menjadi landasan penting dalam perumusan dan pelaksanaan berbagai program prioritas. Data Sensus Ekonomi 2026 juga akan mendukung penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran, adaptif, dan berbasis bukti. ***(Yun Damayanti) 

MEMBANGUN PARIWISATA BERKELANJUTAN DI TENGAH KRISIS ANGGARAN

MEMBANGUN PARIWISATA BERKELANJUTAN DI TENGAH KRISIS ANGGARAN

Tourism for Us – Perekonomian nasional Indonesia berharap sektor pariwisata dapat menjadi pilar utama pada 2027. Pemerintah menetapkan target ambisius terkait jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dan perjalanan wisatawan Nusantara (wisnus), belanja wisatawan, serta kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang hampir mencapai 5 persen. [more]

AI DAN ALGORITMA UBAH CARA WISATAWAN MEMILIH, KEPERCAYAAN TETAP DITENTUKAN OLEH MANUSIA

AI DAN ALGORITMA UBAH CARA WISATAWAN MEMILIH, KEPERCAYAAN TETAP DITENTUKAN OLEH MANUSIA

Tourism for Us – Saat wisatawan mencari destinasi di internet, pilihan yang muncul di layar gawai mereka kini semakin dipengaruhi oleh algoritma, mulai dari rekomendasi di media sosial hingga hasil pencarian. Teknologi perlahan mengubah cara orang menemukan, mempertimbangkan hingga memilih tempat untuk berwisata. Di tengah [more]

KEMENPAR GELAR FAMTRIP BAGI TA/TO MALAYSIA KE KEPRI UNTUK TINGKATKAN KUNJUNGAN WISATA DI PERBATASAN

KEMENPAR GELAR FAMTRIP BAGI TA/TO MALAYSIA KE KEPRI UNTUK TINGKATKAN KUNJUNGAN WISATA DI PERBATASAN

Tourism for Us – Selama ini, Malaysia memang menjadi salah satu pasar utama wisatawan mancanegara (wisman) bagi Indonesia. Batam, Kepulauan Riau (Kepri), bahkan tercatat sebagai pintu masuk wisatawan mancanegara asal Malaysia terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta.

(Foto: Birkompublik Kemenpar)

Berdasarkan data Mobile Positioning Data (MPD) tahun 2025, kunjungan wisman ke Kepri mencapai lebih dari 2,1 juta wisatawan. Pada periode yang sama, perjalanan wisatawan Nusantara (wisnus) ke provinsi kepulauan ini tercatat melampaui 5,2 juta perjalanan.

Data pintu masuk wisman asal Malaysia menunjukkan tren pertumbuhan positif. Jumlah kunjungan melalui jalur laut ke Batam meningkat sekitar 48,2 persen, dari 278.082 wisatawan pada 2024 menjadi 412.127 wisatawan pada 2025. Peningkatan tersebut mencerminkan besarnya peluang pengembangan wisata lintas batas antara Malaysia dan Kepulauan Riau.

Untuk memperkuat promosi pariwisata perbatasan di Kepri, Kementerian Pariwisata  (Kemenpar) menggelar kegiatan Familiarization Trip (Famtrip) ke Destinasi Pariwisata Regeneratif (DPR) Kepulauan Riau (Kepri) pada 18–21 Mei 2026. Program famtrip mengunjungi Pulau Batam, Kota Tanjung Pinang, dan Pulau Bintan. Famtrip ini diikuti 12 travel agent dan tour operator (TA/TO) yakni delapan peserta dari Kuala Lumpur dan empat peserta dari Johor Bahru.

Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata, Ni Made Ayu Marthini, mengatakan bahwa Kepri memiliki posisi strategis sebagai salah satu gerbang utama wisatawan Malaysia menuju Indonesia.

“Malaysia merupakan salah satu pasar utama wisatawan mancanegara ke Indonesia. Kedekatan geografis dan konektivitas yang baik menjadikan Kepulauan Riau memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan sebagai destinasi unggulan wisata lintas batas atau cross-border tourism,” kata Ni Made Ayu Marthini dalam keterangannya, Jumat (29/5/2026).

Selama empat hari, para peserta mengunjungi sejumlah destinasi unggulan antara lain, kawasan Jembatan Barelang di Batam, Pulau Penyengat di Tanjung Pinang, kawasan wisata Lagoi di Bintan, destinasi budaya Melayu, pusat wisata belanja, serta mengikuti inspeksi hotel dan kegiatan business networking bersama pelaku industri pariwisata setempat.

Kegiatan famtrip ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Pariwisata dengan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjung Pinang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan, ASITA Tanjung Pinang, Batam View Resort, Nongsa Resorts, Aston Tanjung Pinang, Bintan Resorts Cakrawala, serta Pasir Gudang Passenger Terminal.

Selain memperkenalkan beragam destinasi unggulan, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat promosi wisata ramah Muslim Indonesia. Kepulauan Riau dinilai memiliki sejumlah keunggulan yang sesuai dengan preferensi wisatawan Malaysia, mulai dari kedekatan budaya Melayu, kemudahan aksesibilitas, ketersediaan kuliner halal, hingga karakter destinasi yang akrab dan nyaman bagi wisatawan.

“Melalui pengalaman langsung di destinasi, kami berharap para pelaku travel agent dan tour operator dapat semakin memahami potensi produk wisata Batam, Tanjung Pinang, dan Bintan, sehingga dapat dipasarkan lebih luas kepada wisatawan Malaysia,” kata Made. ***(Yun Damayanti)

12 OPERATOR TUR KOREA SELATAN TERKESAN DENGAN FASILITAS GOLF DI BOGOR DAN CIKARANG

12 OPERATOR TUR KOREA SELATAN TERKESAN DENGAN FASILITAS GOLF DI BOGOR DAN CIKARANG

Tourism for Us – Golf adalah salah satu olahraga yang sangat digemari di Korea Selatan. Potensi wisata golf di Indonesia untuk menarik wisatawan dari Korea Selatan perlu dikelola dengan lebih serius, mengingat tersedianya lapangan golf berkualitas internasional. Selain itu, dukungan aksesibilitas yang baik dan akomodasi [more]

KEMENPAR SIAPKAN STRATEGI JAGA TARGET PARIWISATA TAHUN 2026 DI TENGAH TEKANAN GLOBAL

KEMENPAR SIAPKAN STRATEGI JAGA TARGET PARIWISATA TAHUN 2026 DI TENGAH TEKANAN GLOBAL

Tourism for Us – Penutupan wilayah udara Iran pada periode 28 Februari hingga 28 Maret 2026 telah menyebabkan gangguan penerbangan di enam hub utama penerbangan global, yakni Abu Dhabi dan Dubai (Uni Emirat Arab), Doha (Qatar), Jeddah dan Madinah (Arab Saudi), dan Muscat (Oman). Penutupan [more]

PEMERINTAH INDONESIA DORONG MASKAPAI PENERBANGAN JEPANG, JAL DAN ANA, TERBANG LANGSUNG KE YOGYAKARTA DAN DESTINASI LAINNYA

PEMERINTAH INDONESIA DORONG MASKAPAI PENERBANGAN JEPANG, JAL DAN ANA, TERBANG LANGSUNG KE YOGYAKARTA DAN DESTINASI LAINNYA

Tourism for Us – Pemerintah Indonesia mendorong dua maskapai penerbangan Jepang, Japan Airlines (JAL) dan All Nippon Airways (ANA), untuk memperluas layanannya ke berbagai destinasi di luar Jakarta dan Denpasar, Bali. Pemerintah juga mendorong kedua maskapai tersebut untuk terbang langsung ke Yogyakarta yang kaya akan budaya dan keindahan alam, serta didukung bandara internasional baru, Bandara Internasional Yogyakarta (YIA), yang dapat mengakomodasi pesawat berbadan lebar dan menampung lebih banyak penumpang. Bagaimanapun, konektivitas udara sangat penting untuk mendatangkan wisatawan Jepang ke Indonesia.

(Sumber Foto: Birkompublik Kemenpar)

Dalam kunjungan kerja ke Jepang, Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana melakukan pertemuan dengan Japan Airlines dan All Nippon Airways di Tokyo, Senin (30/3/2026). Pertemuan itu membahas terkait memperkuat konektivitas udara dan kolaborasi promosi pariwisata antara Indonesia dan Jepang.

Pada tahun 2025, wisatawan Jepang yang berkunjung ke Indonesia tercatat sebanyak 380 ribu orang, meningkat lebih dari 12 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Jepang mencapai lebih dari 636 ribu orang pada periode yang sama.

Saat ini, kapasitas kursi penerbangan langsung antara Indonesia dan Jepang sekitar 685 ribu kursi per tahun dengan 46 penerbangan per minggu. Ini masih berada di bawah potensi permintaan perjalanan wisata dari kedua negara.

‘’Konektivitas udara merupakan faktor kunci dalam memperkuat arus wisatawan antara Indonesia dan Jepang. Kami berharap, JAL dapat mengeksplorasi peluang memperluas layanan ke Indonesia, termasuk penambahan frekuensi penerbangan ke Bali, serta membuka akses menuju destinasi prioritas seperti Yogyakarta,’’ ujar Menpar pada pertemuan dengan JAL.

Yogyakarta dinilai memliki potensi besar bagi wisatawan Jepang karena kekayaan warisan budaya serta kedekatannya dengan Candi Borobudur, salah satu situs warisan dunia UNESCO. Destinasi ini juga didukung oleh Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) yang mampu melayani pesawat berbadan lebar.

Selain itu, pengembangan konektivitas juga dapat diperluas dari kota-kota besar lainnya di Jepang, seperti Osaka, sehingga memberikan lebih banyak akses bagi wisatawan Jepang untuk menjangkau berbagai destinasi unggulan di Indonesia.

‘’Kami melihat peluang besar untuk memperluas konektivitas antara Indonesia dan Jepang, tidak hanya melalui Jakarta, tetapi juga menuju destinasi lain seperti Yogyakarta. Penguatan konektivitas ini akan membuka akses yang lebih luas bagi wisatawan Jepang untuk menikmati kekayaan budaya, alam, dan pengalaman wisata berkualitas di Indonesia,’’ kata Menpar saat bertemu dengan ANA.

Selain konektivitas, pada pertemuan-pertemuan tersebut juga dibahas mengenai peluang kolaborasi promosi pariwisata melalui berbagai platform milik JAL dan ANA, termasuk in-flight magazine, kanal digital, dan jaringan JAL Milleage Bank dan ANA Milleage Club, yang dapat terintegrasi dengan kampanye Wonderful Indonesia. Kementerian Pariwisata juga mendorong penyelenggaraan familiarization trip (famtrip) bagi agen perjalanan, media, dan influencer Jepang untuk meningkatkan pemahaman pasar serta memperluas promosi destinasi Indonesia di Jepang, serta partisipasi dalam berbagai ajang pariwisata di Jepang, seperti Tourism Expo Japan. ***(Yun Damayanti)

KAMPANYE ’‘WONDERFUL INDONESIA: GO BEYOND ORDINARY’’ TERKENDALA AKSESIBILITAS DAN ANGGARAN PROMOSI

KAMPANYE ’‘WONDERFUL INDONESIA: GO BEYOND ORDINARY’’ TERKENDALA AKSESIBILITAS DAN ANGGARAN PROMOSI

Tourism for Us – Aksesibilitas dan promosi destinasi merupakan tantangan utama yang dihadapi sektor pariwisata Indonesia sepanjang tahun 2025. Jika tidak ada perubahan kebijakan yang signifikan dari pemerintah, pelaku industri pariwisata akan terus menghadapi masalah serupa pada tahun 2026. Dalam refleksi akhir tahun 2025, Association [more]