KEMENPAR SIAPKAN STRATEGI JAGA TARGET PARIWISATA TAHUN 2026 DI TENGAH TEKANAN GLOBAL

Tourism for Us – Penutupan wilayah udara Iran pada periode 28 Februari hingga 28 Maret 2026 telah menyebabkan gangguan penerbangan di enam hub utama penerbangan global, yakni Abu Dhabi dan Dubai (Uni Emirat Arab), Doha (Qatar), Jeddah dan Madinah (Arab Saudi), dan Muscat (Oman). Penutupan ruang udara itu berkontribusi pada pembatalan sekitar 770 penerbangan menuju Jakarta, Denpasar, Bali, dan Medan, Sumatera Utara. Indonesia berpotensi kehilangan sekitar 50 ribu wisatawan mancanegara (wisman) dan potensi devisa yang tidak terealisasi mencapai sekitar Rp 2,04 triliun. Untuk menghadapi situasi tersebut, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) telah menyiapkan sejumlah strategi mitigasi untuk menjaga pencapaian target 16 hingga 17,6 juta kunjungan wisman pada tahun 2026.

‘’Dinamika geopolitik global tentu memberikan tekanan terhadap sektor pariwisata. Namun, kami terus melakukan langkah-langkah mitigasi agar target kinerja pariwisata nasional tetap terjaga,’’ ujar Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana saat menyampaikan rencana kerja Kementerian Pariwisata tahun 2026 dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI.

Tekanan terhadap sektor pariwisata juga muncul dari kenaikan harga energi global. Harga minyak mentah dunia meningkat lebih dari 52 persen, dari sekitar 67 dolar AS per barel menjadi lebih dari 102 dolar AS per barel dalam kurun waktu satu bulan. Kondisi ini memicu kenaikan biaya transportasi karena berbagai maskapai penerbangan internasional mulai menerapkan fuel surcharge, dan tarif moda transportasi lintas negara lainnya pun ikut meningkat.

Strategi yang disiapkan oleh Kemenpar antara lain, melakukan pivot pasar ke kawasan Asia Tenggara, Asia Timur, dan pasar medium-haul, memperkuat kampanye digital internasional, dan mengoptimalkan kerja sama dengan maskapai yang memiliki rute langsung ke Eropa dan Amerika. Selain itu, pemerintah juga mendorong penyelenggaraan event lintas batas di kawasan perbatasan, dan memperkuat promosi wisata nusantara guna menjaga tingkat hunian di destinasi wisata di dalam negeri.

‘’Di tengah tekanan global, kita perlu bergerak lebih adaptif. Diversifikasi pasar, peguatan promosi, dan optimalisasi wisata nusantara menjadi kunci agar sektor pariwisata tetap menjadi penggerak ekonomi,’’ jelas Menpar.

Lebih lanjut, Menpar menegaskan bahwa pencapaian target kinerja pariwisata nasional membutuhkan dukungan lintas kementerian dan lembaga. Kemenpar mendorong sejumlah langkah strategis, seperti pemberian insentif penerbangan yang relevan, kebijakan bebas visa kunjungan, penambahan kapasitas kursi penerbangan, dan penguatan anggaran promosi pariwisata agar Indonesia tetap kompetitif di tengah persaingan global.

Dalam pandangannya, Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Daulay mengapresiasi strategi mitigasi yang disiapkan Kemenpar dalam menghadapi perkembangan dinamika global. Di sisi lain, Komisi VII DPR RI meminta penguatan konektivitas dan pergerakan wisatawan nusantara di tengah ketidakpastian global pada saat ini.

Sementara itu, anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDIP Putra Nababan meminta Kemenpar untuk mempelajari pola shifting akibat perubahan strategi ini. Karena ada perbedaan behaviour antara wisatawan long haul dari Eropa dan Amerika, medium haul dari Asia Timur dan Selatan, dan short haul dari ASEAN.

Putra secara spesifik meminta pemerintah segera memberikan bebas visa, terutama untuk wisatawan Tiongkok dan Australia, agar shifting strategi  Kemenpar menjadi kebijakan nasional. ‘’Jangan ada ego sektoral lagi. Kami mendukung Ibu Menteri harus memimpin pemberian bebas visa oleh pemerintah bagi wisatawan Tiongkok dan Australia,’’ kata Putra Nababan.    

Dalam paparannya, Menpar menjelaskan bahwa Kemenpar tetap melakukan penguatan pariwisata berkualitas yang aman, berkelanjutan, dan berdampak pada ekonomi masyarakat. Salah satu fokus utama adalah peningkatan keselamatan berwisata melalui pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi bagi pemandu wisata, penyusunan pedoman keselamatan destinasi, hingga pemetaan kawasan wisata rawan bencana. Selain itu, pemerintah juga memperkuat pengembangan lebih dari 6.200 desa wisata melalui pendampingan masyarakat, sertifikasi desa wisata, seta penguatan jejaring ekonomi lokal berbasis pariwisata.

Pariwisata berkualitas akan terus diperkuat dengan melanjutkan program Wonderful Indonesa Gastrnomi, Wonderful Indonesia Wellness, Event by Indonesia, dan pengembangan digitalisasi pariwisata Indonesia melalui program Tourism 5.0 yang sudah dimulai sejak tahun 2025. ***(Yun Damayanti)