PELANGGARAN OLEH WISMAN TURUN, BALI SIAP MENSOSIALISASIKAN ‘DOS & DONTS’ LEBIH LUAS LAGI

Tourism for Us – Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Pariwisata Provinsi Bali menyampaikan, sosialisasi ‘Dos & Donts’ di Bali telah menunjukkan hasil yakni pelanggaran yang dilakukan oleh wisatawan mancanegara (wisman) mengalami penurunan. Bahkan pemerintah provinsi berencana mensosialisasikannya tidak hanya pada saat kedatangan tetapi juga sebelum para wisatawan take off dari negaranya.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tjok Bagus Pemayun mengatakan, pelanggaran oleh wisman sudah berkurang jauh. Pertama, flyer ‘Dos & Donts’ dicetak sebanyak 100 ribu oleh Ditjen Imigrasi. Sekarang, pejalan internasional termasuk wisatawan sudah bisa men-scan flyer ‘Dos & Donts’ pada saat mereka berada di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

‘’Jadi, penumpang internasional diminta men-scan ‘Dos & Donts’ selama di Pulau Bali saat petugas imigrasi memberikan cap di paspor. Isinya sama dengan yang ada di flyer yang dicetak,’’ ujar Tjok Bagus Pemayun.

Saat ini, flyer ‘Dos & Donts’ di Bali tersedia dalam bahasa Inggris, Cina/Mandarin, dan India. Selanjutnya sedang disiapkan flyer dalam bahasa Jepang.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali menambahkan, Pemerintah Provinsi Bali juga telah mengirim surat kepada Kementerian Perhubungan meminta maskapai-maskapai penerbangan yang melayani rute menuju Denpasar agar bisa menyisipkan sosialisasi ‘Dos & Donts’ di Bali.  

‘’Seperti petunjuk keselamatan sebelum terbang, penumpang yang hendak menuju Bali juga bisa membaca terlebih dahulu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama berada di Bali. Begitu tujuannya,’’ kata Tjok Bagus Pemayun.

Kolaborasi dan Satgas tata kelola untuk komunikasi publik yang lebih baik

Pariwisata rentan dengan isu. Maka komunikasi publik harus dikelola dengan baik. Khususnya destinasi Bali, Satuan Tugas (satgas) tata kelola yang melibatkan semua pemangku kepentingan pariwisata termasuk lintas  kementerian/lembaga di tingkat pemerintah pusat dan daerah sudah dibentuk. Satgas ini guna mewadahi kolaborasi dan koordinasi antarkepentingan sehingga informasi yang dipublikasikan tidak berbeda-beda.

Satgas tata kelola itu terdiri dari Imigrasi Kanwil Hukum dan HAM, Kejaksaan, Polda Bali termasuk juga majelis desa adat, PHDI, dan asosiasi-asosiasi pariwisata yang ada di Bali.

‘’Pariwisata itu rentan dengan isu-isu. Makanya kita harus kelola dengan baik. Harapan kami, dengan selalu berkomunikasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenenparekraf), berkolaborasi dengan Biro Komunikasi di Kemenparekraf, bisa meminimalisir isu-isu. Kita bisa menjelaskan situasinya dan menangkal isu-isu yang beredar yang cepat sekali viralnya. Kami pun di pemda akan menindaklanjuti hasil dari pertemuan-pertemuan yang digelar secara rutin. Ini bentuk kolaborasi dan koordinasi kami sehingga keluarannya adalah narasi tunggal yang kita keluarkan bersama untuk menangkal isu-isu yang ada di media-media itu. Nanti tidak bisa lagi kami di dinas pariwisata menjelaskannya ke kanan dan dari Kemenparekraf menjelaskannya ke kiri,’’ tutur Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali.

‘’Setiap saat ada isu-isu, kami langsung berkomunikasi dengan satgas. Melalui komunikasi publik yang lebih baik, kami ingin wisatawan yang datang mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang,’’ tambahnya lagi.

Selama Januari-Juni 2023, total kunjungan wisman ke Bali mencapai 2.390.585. Wisatawan dari Australia menempati posisi pertama. Diikuti berturut-turut wisatawan dari India, Amerika Serikat, Britania Raya, Singapura, Cina, Malaysia, Korea Selatan, Jerman dan Rusia.

Wisatawan India tidak lagi menjadi pangsa pasar yang baru menggeliat bagi pariwisata Indonesia. Pangsa pasar ini menjelma menjadi salah satu pasar utama pascapandemi. Pasar itu pun menarik minat para operator tur lokal mulai ikut menggarapnya sementara pasar-pasar tradisional yang menjadi fokus mereka sebelum pandemi belum sepenuhnya pulih.  

Selama semester pertama tahun 2023, wisatawan India yang berkunjung ke Bali mencapai hampir 214.000 orang. Mereka datang tanpa ada penerbangan langsung (direct flight). Para operator tur yang fokus menangani wisatawan India berharap ada penerbagan langsung dari India ke Indonesia. Ketersediaan penerbangan langsung akan lebih mempermudah promosi destinasi dan menjual produk-produk wisata Bali.

Selain Indigo dan Batik Air yang sudah mengkonfirmasi akan mulai melayani penerbangan langsung ke Jakarta dan Medan dari India, satu lagi maskapai penerbangan India masih dalam proses untuk melayani penerbangan langsung lainnya. Adalah Vistara, maskapai penerbangan patungan antara Tata Group selaku pemilik Air India dan Singapore Airlines, menurut rencana, akan melayani penerbangan langsung rute New Delhi-Jakarta, New Delhi-Denpasar, Mumbai-Jakarta dan Mumbai-Denpasar.

Rencana retribusi wisman ke Bali

Pemerintah Provinsi Bali dan DPRD Bali sedang membahas rencana menarik retribusi dari wisatawan mancanegara yang datang ke Pulau Dewata. Adapun rencana penarikan retribusi itu diajukan dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 15 tahun 2023 tentang Provinsi Bali yang sudah ditetapkan.

Besaran retribusi yang diajukan sebesar Rp 150.000,00 per wisman. Pembayarannya dilakukan melalui e-payment. Retribusi ini akan mulai diberlakukan pada 2024.

Retribusi wisman akan digunakan untuk menjaga alam dan budaya bali agar tetap berkelanjutan sehingga Pulau Bali bisa terus dinikmati oleh wisatawan.***(Yun Damayanti)