Tourism for Us – Raja Ampat telah dikenal luas di kalangan peneliti internasional dan wisatawan mancanegara (wisman) jauh sebelum tahun 2003, saat resmi menjadi kabupaten. Pada bulan Oktober 2015, Provinsi Papua Barat mengumumkan diri sebagai provinsi konservasi pertama di Indonesia dan di dunia, sebuah langkah [more]
Tourism for Us – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) bekerja sama dengan Singapore Tourism Board – Singapore Centre Shanghai (STB Shanghai) menyelenggarakan kegiatan “Dual Destination Familiarization Trip” bagi Agen Perjalanan Tiongkok pada 24 – 27 Mei 2025 di Singapura dan 27 – 31 Mei 2025 di Bali. [more]
Tourism for Us – Kawasan Taman Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, menjadi show case bagaimana Indonesia mengelola situs sejarah dan budaya. Candi Borobudur telah diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO, badan khusus PBB yang didedikasikan untuk memperkuat kemanusiaan melalui promosi pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya, dan komunikasi, yang bermarkas di Paris. Di akhir lawatannya di Indonesia selama tiga hari, Presiden Perancis Emmanuel Macron dan Ibu Negara Brigitte Macron mengunjungi kawasan Candi Borobudur, Kamis (29/5/2025).
Kunjungan ke Kawasan Taman Candi Borobudur juga merupakan bagian dari Spouse Program. Selama berada di kawasan, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menemani Ibu Negara Brigitte Macron mengunjungi Manohara Resort, yang terletak di kawasan Taman Wisata Candi Borobudur. Manohara Resort, sebagai Borobudur Cultural Center, menjadi lokasi pelaksanaan pameran kebudayaan dan keagamaan Indonesia yang dikunjungi oleh delegasi Perancis.
Resort ini juga dikenal sebagai akomodasi eksklusif yang menawarkan pengalaman menginap dengan pemandangan langsung ke Candi Borobudur, memberikan suasana yang tenang dan mendalam, ideal untuk menikmati keindahan budaya Indonesia.
Selain kegiatan di Manohara Resort, Presiden Macron dan Ibu Negara Brigitte Macron, dan delegasi Perancis juga mengunjungi Candi Borobudur, salah satu Situs Warisan Dunia UNESCO yang terkenal di dunia. Kunjungan ini memperlihatkan apresiasi terhadap warisan budaya Indonesia yang telah diakui secara internasional. Candi Borobudur sebagai simbol spiritual dan budaya terus menarik perhatian dunia dan menjadi destinasi yang tidak hanya mengagumkan dalam hal arsitektur, tetapi juga dalam memberikan pemahaman lebih dalam tentang tradisi dan sejarah bangsa Indonesia.
Meningkatkan Kerja Sama Pariwisata dan Budaya antara Indonesia dan Perancis
Kementerian Pariwisata (Kemenpar) juga melaporkan bahwa Indonesia dan Perancis telah memiliki kerja sama bilateral yang erat di sektor pariwisata. Pada kesempatan ini, Kemenpar memperbarui kolaborasi tersebut melalui penandatanganan beberapa inisiatif dalam Joint Vision 2050, yang menekankan pada penguatan sektor pariwisata, pengembangan sumber daya manusia yang terstandardisasi secara internasional, dan peningkatan konektivitas untuk mendorong pertukaran wisatawan.
Sementara itu, dalam Cultural Declaration yang ditandatangani bersama, kedua negara sepakat untuk meningkatkan kolaborasi di sektor gastronomi dan warisan budaya. Indonesia dan Perancis berkomitmen untuk mengembangkan lebih lanjut promosi bersama melalui kampanye gastronomi dan memperkenalkan wastra tradisional Indonesia di pasar internasional, khususnya melalui Pekan Gastronomi Indonesia yang rencananya akan diselenggarakan di Perancis.
Kerja sama ini juga menegaskan bahwa posisi budaya sebagai kekuatan strategis dalam geopolitik dan ekonomi global. Sebagaimana ditegaskan Presiden Prabowo dalam Visi Bersama 2050, “Indonesia dan Perancis berkomitmen menjadi pilar stabilitas geo-ekonomi dunia, dengan budaya sebagai pengikat antarbangsa dan fondasi peradaban yang berkelanjutan.”
Harapan dan Komitmen Kemenpar
Indonesia mencatatkan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) sebanyak 13,9 juta pengunjung pada tahun 2024. Jumlah wisatawan Perancis ke Indonesia tahun 2024 tercatat 346.337 pengunjung. Selama Kuartal I/2025, wisatawan Perancis tercatat sebanyak 48.442 pengunjung.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, durasi tinggal wisatawan Perancis di Indonesia rata-rata selama 16,85 malam. Data tahun 2024 menunjukkan, pengeluaran rata-rata sebesar USD 1,900 per orang per kedatangan.
Perjalanan wisata yang populer di kalangan wisatawan Perancis di Indonesia adalah wisata bahari, seni, budaya, alam, kuliner, anggur, dan sejarah, khususnya di kota-kota indah dan situs bersejarah.
Kemenpar berharap, melalui kunjungan kenegaraan Presiden Macron dengan berbagai kegiatannya ini, dapat lebih mempererat hubungan Indonesia dan Perancis yang sudah berlangsung selama 75 tahun. Lawatan ini juga diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang untuk pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia di dunia internasional. Melalui kolaborasi budaya, Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai destinasi wisata unggulan yang berbasis pada keberagaman budaya dan keindahan alam.
“Saya sangat terhormat bisa mendampingi Ibu Negara Brigitte Macron dalam acara ini. Ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk menunjukkan kepada dunia keindahan dan kekayaan budaya Indonesia. Melalui acara ini, kita tidak hanya mempromosikan destinasi wisata, tetapi juga mempererat hubungan antarnegara yang saling menghargai keberagaman dan budaya masing-masing negara,” ujar Menteri Pariwisata. ***(Yun Damayanti)
Tourism for Us – Promosi gastronomi Indonesia akan kembali hadir di Village International de la Gastronomie pada 11-14 September 2025 di Paris, Perancis. La Maison De L’Indonesie (LMDI) memastikan partisipasi Indonesia di ajang event diplomasi gastronomi internasional tahunan yang dipatroni oleh Presiden Perancis Emmanuel Macron. [more]
Tourism for Us – Dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden Perancis Emmanuel Macron ke Indonesia pada 27-29 Mei 2025, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) terlibat dalam dua agenda penting, yaitu perumusan “Joint Visions 2050’’ antara Indonesia dan Perancis, dan Cultural Declaration. Kedua agenda itu diyakini akan mempererat hubungan [more]
Tourism for Us – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) optimis melihat kinerja sektor pariwisata secara keseluruhan pada kuartal I 2025. Laporan itu disampaikan oleh Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana didampingi Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa, Rabu (28/5/2025).
Kemenpar melaporkan bahwa pada bulan Maret 2025, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) mencapai 841,03 ribu wisatawan. Jumlah kunjungan wisman pada Maret 2025 menurun 2,18% dibandingkan Maret 2024 yang mencapai 859,80 ribu wisatawan. Meskipun demikian, kinerja kunjungan wisman pada kuartal I 2025 tercatat total 2,74 juta wisatawan, atau tumbuh 7,83 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024.
Sementara itu, jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) pada bulan Maret 2025 tercatat sebesar 88,91 juta perjalanan, atau tumbuh signifikan sebesar 12,61% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Secara kumulatif, pada kuartal I 2025, jumlah perjalanan wisnus total 282,41 juta perjalanan, atau tumbuh sebesar 12,71% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa perjalanan wisatawan Indonesia/ wisatawan nasional yang berpergian ke luar negeri pada bulan Maret 2025 sebanyak 582 ribu orang, jumlahnya menurun 15,92% dibandingkan dengan bulan Maret 2024. Wisatawan Indonesia yang ke luar negeri selama kuartal I 2025 sebanyak 2,33 juta orang, atau meningkat 6,55% dibandingkan kuartal I 2024. Dengan jumlah perjalanan wisatawan nasional yang ke luar negeri masih lebih rendah dibandingkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia, devisa dari sektor pariwisata masih surplus.
Kemenpar berkomitmen untuk terus mendorong pertumbuhan wisatawan, menyebarkan wisatawan secara lebih merata dengan memperkenalkan destinasi unggulan di luar Pulau Jawa, serta mengembangkan paket wisata yang sesuai dengan preferensi pasar.
Mengenai perubahan pola anggaran pemerintah yang berdampak pada tingkat okupansi perhotelan, Kemenpar menggelar audiensi dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) pada tanggal 23 April 2025. Audiensi digelar untuk merespon tren penurunan okupansi hotel sebesar 3,55% pada kuartal pertama 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada pertemuan itu juga disampaikan bahwa Kemenpar akan memfasilitasi kalangan perhotelan dengan meluncurkan inovasi produk, strategi pemasaran baru, serta mendorong percepatan belanja pemerintah untuk sektor akomodasi guna memperbaiki kondisi ini.
Selain itu, Kemenpar juga berkomitmen untuk memperkenalkan event berbasis Intellectual Property (IP) Indonesia yang telah terbukti memberikan dampak ekonomi besar. Melalui Karisma Event Nusantara (KEN), Kemenpar berencana mengadakan lebih dari 110 event di 37 provinsi. Berdasarkan kajian dampak dari 8 event yang telah dilaksanakan, KEN berhasil mendatangkan 1,44 juta pengunjung dan membukukan transaksi ekonomi sebesar Rp 101,79 miliar.
Kemenpar pun tetap melakukan promosi pariwisata di luar negeri untuk memperkuat posisi pariwisata Indonesia. Salah satunya berpartisipasi di Arabian Travel Market (ATM) Dubai pada 28 April hingga 1 Mei 2025. Partisipasi ini untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi unggulan di pasar Timur Tengah. Dari partisipasi di ATM Dubai 2025, diperoleh potensi devisa sebesar Rp 1,42 triliun, atau meningkat 6,77% dibandingkan partisipasi pada tahun sebelumnya.
Flagship program Kemenpar, Gerakan Wisata Bersih, pun terus membukukan pencapaian positif dalam meningkatkan kebersihan di destinasi wisata. Dalam periode hingga 7 Mei 2025, Kemenpar telah melaksanakan kegiatan di delapan destinasi wisata di lima provinsi. Program ini berhasil mengumpulkan lebih dari 18,1 ton sampah dan melibatkan lebih dari 5.600 peserta. Kemenpar akan terus melaksanakan Gerakan Wisata Bersih untuk memperkuat citra Indonesia sebagai destinasi yang bersih dan ramah wisatawan.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan pentingnya kolaborasi dan sinergi lintas sektor dalam pembangunan pariwisata Indonesia agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sebagai bentuk kolaborasi dengan kementerian/lembaga dan mitra strategis. Kemenpar menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kementerian Koperasi tentang pengembangan Koperasi Merah Putih untuk mendukung sektor pariwisata berbasis masyarakat di desa wisata. Pilot project Koperasi Merah Putih akan dilakukan di 17 desa wisata, dengan intensi perluasan ke 291 desa wisata yang mendapatkan penghargaan Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI), desa wisata lokasi Kampanye Sadar Wisata, dan desa wisata inspiratif.
Ke depannya, inisiatif ini diharapkan dapat menjangkau lebih dari 6.100 desa wisata di seluruh Indonesia, selaras dengan harapan terbentuknya 80.000 Koperasi Merah Putih sebagai tulang punggung ekonomi berbasis komunitas. Dengan kerja sama lintas sektor, Kemenpar memastikan program-program dapat berjalan efektif, dari pengembangan desa wisata hingga program promosi pariwisata yang lebih inklusif.
“Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan kita semua bahwa kolaborasi yang erat, sinergi lintas sektor, dan komitmen bersama sangat diperlukan untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai penggerak ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kami di Kementerian Pariwisata akan terus melangkah dengan semangat keberlanjutan, inklusivitas, dan daya saing global, seraya memastikan bahwa pertumbuhan pariwisata berjalan seiring dengan pelestarian budaya dan lingkungan,” ujar Widiyanti. ***(Yun Damayanti)
Tourism for Us – Pemerintah berupaya memperkuat pengawasan terhadap perizinan usaha yang berbasis risiko di sektor pariwisata. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem yang lebih baik dalam hal pengawasan dan kualitas pelayanan di industri pariwisata. Untuk menyerap aspirasi dan kendala di lapangan, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) [more]
Tourism for Us – Pembangunan Bali Benoa Marina menjadi langkah krusial dalam pengembangan pariwisata bahari yang berstandar internasional. Marina ini merupakan bagian integral dari fasilitas Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan sektor pelayaran wisata. Dengan adanya marina ini, posisi Indonesia semakin [more]
Tourism for Us – Hasil survei Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Daerah Khusus Jakarta (BPD PHRI DK Jakarta) menunjukkan bahwa 96,7% hotel melaporkan terjadinya penurunan tingkat hunian. Survei itu dilakukan terhadap anggotanya pada bulan April 2025. Dari hasil survey tersebut, asosiasi hotel dan restoran menyampaikan kekhawatiran terhadap kondisi industri hotel dan restoran di Jakarta yang menunjukkan tren menurun, terutama pada triwulan pertama tahun 2025. Pelaku industri berharap tren penurunan ini tidak berlanjut karena akan memberikan dampak domino yang lebih luas.
BPD PHRI DK Jakarta menyampaikan hasil surveinya dan mengungkapkan kondisi terkini industri perhotelan dan restoran di Jakarta dalam jumpa pers daring hari ini, Senin (26/5/2025). Hadir selaku narasumber Ketua BPD PHRI DK Jakarta Sutrisno Iwantono, Sekretaris BPD PHRI DK Jakarta Priyanto, dan Singgih Santoso, Dewan Pakar PHRI Pusat.
Ketua BPD PHRI DK Jakarta Sutrisno Iwantono mengungkapkan bahwa industri ini tengah menghadapi tekanan berat dari berbagai sisi. Tingkat hunian hotel mengalami penurunan, sedangkan biaya operasional meningkat tajam dan membebani kelangsungan usaha. Seiring dengan itu, banyak pelaku usaha terpaksa melakukan berbagai strategi efisiensi operasional termasuk pengurangan tenaga kerja.
Dari hasil survei menunjukkan bahwa penurunan tingkat hunian dan pendapatan merupakan faktor utama yang memperburuk kondisi industri perhotelan di Jakarta. Sebanyak 66,7% responden menyebutkan bahwa penurunan tertinggi berasal dari segmen pasar pemerintah, seiring dengan kebijakan pengetatan anggaran yang diterapkan oleh pemerintah.
Pasar perhotelan di Jakarta 98% adalah pasar domestik/lokal, dan pasar pemerintah menyumbang 66% dari keseluruhan pasar tamu domestik. Oleh karena itu, penurunan dari pasar pemerintah semakin memperburuk ketergantungan industri hotel terhadap wisatawan domestik.
Sementara itu, kontribusi wisatawan mancanegara (wisman) terhadap kunjungan ke Jakarta masih tergolong sangat kecil. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), dari tahun 2019 hingga 2023, rata-rata persentase kunjungan wisman ke kota terbesar di Indonesia ini hanya mencapai 1,98% per tahun jika dibandingkan dengan wisatawan domestik. Kondisi itu mencerminkan strategi promosi dan program pemerintah kurang efektif dalam mendatangkan wisman, khususnya ke Jakarta.
Jumlah hotel di Jakarta sekitar 900 unit. PHRI DK Jakarta mencatat rata-rata tingkat keterisian kamar sekarang di kisaran 40%. Sebelum penghematan anggaran pemerintah, okupansi hotel berbintang antara 53% hingga 54%, tetapi sekarang sekitar 45%. Rata-rata tingkat keterisian kamar hotel non-bintang sebelumnya sekitar 40% dan sekarang di kisaran 20%.
Event, konser, dan lain-lain memang membantu keterisian kamar hotel, tetapi itu tidak berlangsung lama dan hanya di area-area tertentu. Kemudian, kampanye ‘’Lebaran di Jakarta’’ tahun ini berdampak sedikit sekali bagi hotel.
Berbeda dengan sebelum pandemi Covid-19 ketika warga Jakarta yang tidak pulang kampung menginap di hotel karena ditinggal asisten rumah tangganya dan mereka berbelanja banyak di hotel. Sekarang, hotel menurunkan harga kamar agar mereka mau menginap. Langkah ini bisa mengungkit volume keterisian kamar, tetapi belanja mereka di hotel sedikit sekali. Namun, ketika hotel-hotel berbintang menurunkan harga, maka keterisian kamar hotel yang berada di bawahnya dan hotel non-bintang akan terimbas.
Sektor swasta diharapkan dapat mengisi kekosongan akibat dari pasar pemerintah yang berkurang signifikan. Namun, mereka juga pasti sedang melakukan efisiensi saat ini.
“Ketidakseimbangan struktur pasar menunjukkan perlunya pembenahan strategi promosi dan kebijakan pariwisata yang lebih efektif untuk menjangkau pasar internasional,” ujar Sutrisno Iwantono.
Faktor berikutnya adalah kenaikan biaya operasional.Tidak hanya dihadapkan pada berkurangnya pasar, pelaku usaha hotel juga harus menanggung peningkatan biaya operasional yang signifikan. Tarif air dari PDAM mengalami kenaikan hingga 71%, sementara harga gas melonjak 20%. Beban ini diperberat dengan kenaikan tahunan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang tercatat meningkat hingga 9% tahun ini.
Dengan tekanan dari sisi pendapatan dan biaya yang tidak seimbang, banyak pelaku usaha mulai mengambil langkah-langkah antisipatif. Sebanyak 70% responden dalam survei BPD PHRI DK Jakarta menyatakan bahwa jika kondisi ini terus berlanjut tanpa adanya intervensi kebijakan yang mendukung sektor pariwisata dan perhotelan, mereka akan terpaksa melakukan pengurangan jumlah karyawan. Responden memprediksi akan melakukan pengurangan karyawan sebanyak 10% hingga 30%. Selain itu, 90% responden melakukan pengurangan daily worker dan 36,7% responden akan melakukan pengurangan staf.
Dari industri restoran diungkapkan bahwa pasar utama restoran di Jakarta adalah kelas menengah. Restoran menghadapi dampak dari daya beli kelas menengah yang menurun dan berkurangnya jumlah kelas menengah.
Industri restoran juga semakin tertekan dengan biaya operasional yang semakin meroket. Food cost naik antara 8% sampai 10%, sehingga biaya pembelian bahan baku mencapai 38% dari biaya operasional.
Sama seperti pelaku industri perhotelan, pelaku industri restoran pun sudah melakukan berbagai upaya antisipatif. Mulai dari membuat paket-paket khusus dan promosi setiap hari sampai pengurangan pegawai dan tidak melakukan rekrutmen pegawai. Rekrutmen pegawai baru di restoran berkurang antara 20% hingga 30%.
Faktor ketiga adalah kerumitan regulasi dan sertifikasi. Pelaku industri hotel dan restoran masih dihadapkan pada tantangan administratif berupa regulasi dan sertifikasi yang dinilai rumit dan memberatkan. Banyaknya jenis izin yang harus dipenuhi, seperti izin lingkungan, sertifikat laik fungsi, hingga perizinan minuman beralkohol. Selain itu, proses birokrasi yang panjang, duplikasi dokumen antarinstansi, serta biaya yang tidak transparan dinilai menghambat kelangsungan usaha. Kondisi ini menjadi peringatan serius bagi para pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat maupun daerah. Tanpa langkah konkret dan strategi pemulihan yang tepat, industri perhotelan sebagai salah satu tulang punggung pariwisata dan penyerap tenaga kerja berpotensi mengalami krisis berkepanjangan yang dampaknya bisa meluas ke sektor lain.
Dampak dari kondisi tersebut tidak terbatas pada sektor hotel dan restoran semata. Industri hotel dan restoran selama ini berkontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah DK Jakarta dengan rata-rata sumbangan sekitar 13%. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2023 terdapat lebih dari 603 ribu tenaga kerja yang bergantung pada sektor akomodasi dan makanan-minuman di Jakarta.
Kemudian, penurunan kinerja sektor ini juga membawa efek domino terhadap sektor lain seperti UMKM, petani, dan pemasok logistik dari tetangga-tetangga Jakarta seperti Jawa Barat, Banten hingga Jawa Tengah, serta pelaku seni-budaya, mengingat eratnya keterkaitan rantai pasok dan ekosistem dalam industri pariwisata.
Menanggapi situasi ini, BPD PHRI DK Jakarta mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah strategis. Beberapa usulan yang disarankan meliputi:
1) pelonggaran kebijakan anggaran pemerintah untuk perjalanan dinas dan kegiatan rapat,
2) peningkatan promosi pariwisata yang lebih terarah dan berkesinambungan,
3) penertiban akomodasi ilegal yang merusak pasar dan tidak memiliki izin resmi,
4) peninjauan kembali terhadap kebijakan tarif air, harga gas industri, dan UMP sektoral, serta
5) penyederhanaan proses perizinan dan sertifikasi, termasuk mengintegrasikan sistem antarinstansi agar lebih efisien dan transparan.
PHRI DK Jakarta mengakui bahwa kondisi di perhotelan dan restoran saat ini masih sedikit lebih baik daripada saat pandemi Covid-19. Namun, para pengusaha tidak ingin kondisi sekarang menurun lagi. Oleh karena itu, pelaku industri perhotelan dan restoran di Jakarta berharap agar pemerintah dapat merespon secara cepat dan tepat terhadap berbagai permasalahan yang terjadi. Industri hotel dan restoran tidak hanya berperan penting dalam perekonomian, tetapi juga menjadi wajah pariwisata Jakarta di mata nasional maupun internasional. Dukungan nyata dari pemerintah akan menjadi kunci bagi kebangkitan sektor ini sebagai penggerak utama ekonomi Jakarta. ***(Yun Damayanti)
Tourism for Us – Pembelajaran di luar ruang merupakan kebutuhan dalam pendidikan anak yang tidak terlepas dari pembelajaran di dalam kelas. Menanggapi polemik ‘’study tour’’ akhir-akhir ini, pemerintah, pendidik, dan pelaku pariwisata sepakat bahwa kegiatan study tour sebagai bentuk pembelajaran luar ruang perlu diatur dan [more]