KEMENPAREKRAF: PARIWISATA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN JADI PRIORITAS PEMERINTAH INDONESIA

Tourism for Us – Pengembangan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan menjadi prioritas Pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah melakukan berbagai upaya. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) dalam sesi NTO’s Media Briefing Indonesia ASEAN Tourism Forum (ATF) 2024, Rabu (24/1/2024), di Viantine, Laos. Dan Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf/Baparekraf Ni Made Ayu Marthini menjadi narasumber utama dalam Media Briefing tersebut.

Mengawali penjelasannya, Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf/Baparekraf menyampaikan, percepatan pengembangan pariwisata berkelanjutan yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia merupakan upaya untuk menjaga keberlanjutan lingkungan serta tradisi dan budaya yang menjadi daya tarik utama sektor pariwisata di Tanah Air. Baik itu melalui peluncuran program, strategi hingga kebijakan demi mewujudkan pariwisata hijau atau green tourism.

Di sisi kebijakan, disampaikannya, Kemenparekraf menerbitkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Permenparekraf) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Plastik di Destinasi Wisata Bahari. Kemudian mengeluarkan Permenparekraf Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Berkelanjutan.

Selain itu, Kemenparekraf membuat suatu pedoman bagi wisatawan khususnya dari mancanegara mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan (Dos and Donts) saat berkunjung ke destinasi maupun sentra ekonomi kreatif di Bali.

‘’Traveling guide do and dont ini harus disampaikan kepada wisatawan yang berkunjung ke Bali. Bahwa ketika melakukan perjalanan wisata tentu ada kearifan juga penghormatan kepada adat istiadat daerah setempat yang perlu ditaati,’’ ujar Ni Made Ayu Marthini.

Lebih lanjut, Deputi Pemasaran mengatakan, Kemenparekraf juga tengah menyiapkan desa wisata berkelanjutan, penerapan standardisasi dan sertifikat CHSE, kampanye Zero Waste, No Plastic, dan carbon footprint calculation and offsetting. Serta implementasi dan rencana aksi bersama untuk industri pariwisata berkelanjutan di Indonesia.

Pada kesempatan Media Briefing itu juga tidak lupa disampaikan Pungutan Wisatawan Asing (PWA) di Bali yang akan mulai berlaku pada 14 Februari 2024. PWA merupakan kebijakan pemerintah daerah dan bukan termasuk pajak.

PWA adalah biaya yang dibebankan kepada wisatawan mancanegara (wisman) sebagai biaya untuk pelestarian budaya, kelestarian lingkungan dan penanganan sampah di destinasi wisata di wilayah Bali. Pungutannya sebesar Rp 150.000,00 atau 10 dollar AS. Tujuannya agar wisman yang berkunjung ke Bali turut berkontribusi dalam upaya-upaya pelestarian budaya, konservasi alam dan lingkungan.

Dalam kesempatan itu, Deputi Pemasarn pun memaparkan capaian sektor pariwisata Indonesia sepanjang tahun 2023. Jumlah kunjungan wisman pada Januari-November 2023 sebanyak 10,4 juta wisman. Nilai devisa pariwisata yang diperoleh pada Januari hingga Juni 2023 sebesar 6,08 miliar dollar AS. Dan perjalanan wisatawan domestik pada Januari-Oktober 2023 sebanyak 688,78 juta perjalanan.

Target di sektor pariwisata Indonesia tahun 2024, jumlah kunjungan wisman 9,5-14,3 juta dengan nilai devisa pariwisata sebesar 7,38-13,08 miliar dollar AS. Dan perjalanan wisatawan domestik sebesar 1,25-1,5 miliar perjalanan.

Kemenparekraf membawa 13 perwakilan industri pariwisata terdiri dari akomodasi dan operator tur/agen perjalanan. Pelaku pariwisata berasal dari Bali, Bandung, Jakarta, Nusa Tenggara Timur dan Kepulauan Riau. Mereka mengikuti program travel exhange (travex) ATF 2024.

Borobudur menjadi tema utama paviliun Wonderful Indonesia di travex ATF 2024. Dan Desa Wisata Candirejo sebagai destinasi utama yang ditawarkan kepada para buyers.***(Yun Damayanti)