KEMENPAREKRAF DORONG PENGUATAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN WISATA BAHARI DI INDONESIA
Tourism for Us – Sebagai negara maritim, Indonesia wajib mempunyai standar prosedur keselamatan dan keamanan wisata bahari. Melalui prosedur keselamatan dan keamanan yang kuat, perkembangan pariwisata bahari di Indonesia bisa semakin meningkat.
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) menggelar focus group discussion (FGD) bertajuk ‘’Marine Tourism Safety’’, Kamis (28/3/2024), di Batavia Marina, Jakarta. Dalam sambutan saat membuka FGD, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mendorong para pemangku kepentingan terkait memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan keselamatan dan keamanan pariwisata bahari (marine tourism) di Indonesia.
‘’Regulasi harus disinkronisasi baik antarkementerian dan lembaga, maupun pemerintah daerah. Belum lagi pengelola destinasi,’’ ujar Menparekraf Sandiaga.
Sinkronisasi regulasi perlu disosialisasikan ke pihak-pihak terkait. Sehingga kualitas prosedur keamanan pariwisata bahari meningkat.
‘’Sosialisasi dan edukasi ini perlu dilakukan agar langkah-langkah preventif bisa dipahami. Dan para pemangku kepentingan bisa meningkatkan kualitas keselamatan dan keamanan,’’ kata Sandiaga.
FGD terkait keselamatan dan keamanan wisata bahari selama sehari itu dihadiri oleh Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf Rizki Handayani, Direktur Manajemen Industri Kemenparekraf Syaifullah dan staf-staf ahli menteri.
Selain itu, FGD juga dihadiri oleh perwakilan-perwakilan dari asosiasi-asosiasi pariwisata, indsutri perkapalan dan kepelabuhanan, asuransi, dan perguruan tinggi baik secara langsung maupun daring (online). Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI), Gabungan Usaha Wisata Bahari (Gahawisri), Jaringan Kapal Rekreasi (JANGKAR), ASITA DKI Jakarta, ASTINDO, Masyarakat Selam Indonesia (MASI), dan Asosiasi Pemancing di Indonesia mewakili pemangku kepentingan pelaku industri pariwisata.
Asosiasi Pengusaha Marina Indonesia (AMARI), Indonesian National Shipowner’s Association (INSA), Pelindo Properti Indonesia (PPI), dan Indonesia Ferry Property Indonesia (IFPRO) mewakili industri perkapalan dan kepelabuhanan.
Keselamatan dan keamanan wisata bahari terkait erat dengan asuransi. Maka FGD tersebut juga dihadiri oleh Surveyor Indonesia, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), dan Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia (APPARINDO). Dan National Maritime Institut (NAMARIN) dan Fakultas Teknologi Kelautan Universitas Persada mewakili ranah akademik. ***(Yun Damayanti)