KEMENPAREKRAF BENTUK TPPN WUJUDKAN SDM PARIWISATA BERDAYA SAING GLOBAL
Tourism for Us – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) bersama kementerian/lembaga terkait membentuk Tim Profesional Pariwisata Nasional (TPPN) periode 2024-2025. Tim ini guna mewujudkan sumber daya manusia (SDM) pariwisata unggul dan berdaya saing global sesuai dengan standar kompetensi profesional pariwisata yang ditetapkan dalam ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professsionals (ASEAN MRA-TP).

ASEAN MRA-TP merupakan sumber rujukan yang disepakati untuk memfasilitasi pergerakan tenaga kerja profesional di sektor pariwisata kawasan ASEAN. Kurikulum ASEAN MRA-TP telah disepakati bersama para Menteri Pariwisata se-ASEAN sejak 2012 di Thailand. Kesepakatan tersebut ditujukan agar negara di kawasan ASEAN mendapatkan pengakuan atas standar kompetensi tenaga profesional di bidang pariwisata.
Nia Niscaya, Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf/Baparekraf, dalam ‘’The Weekly Brief with Sandi Uno’’, Senin (10/6/2024), di Jakarta, mengatakan, TPPN nantinya memastikan penerapan ASEAN MRA-TP dapat dilaksanakan dengan baik. Mulai dari lembaga pendidikan, pelatihan juga sertifikasi.
‘’Jangan sampai kita menjadi pasar tapi harus menjadi player. Apalagi, kita sudah dikenal dengan hospitality yang baik,’’ ujar Nia.
Direktur Standardisasi Kompetensi Kemenparekraf yang juga Ketua Pelaksana TPPN Faisal, mengatakan, salah satu hal yang akan dilakukan TTPN dalam upaya mempercepat implementasi ASEAN MRA-TP adalah dengan penguatan dan integrasi SATU DATA ASEAN.
‘’Karena saat ini datanya masih parsial di masing-masing kementerian atau asosiasi. Ini yang perlu kita konsolidasikan sehingga ketika kita melaporkan dalam pertemuan ASEAN, kita punya satu dasar untuk implementasi ASEAN MRA-TP,’’ ujar Faisal.
Selanjutnya adalah penambahan okupasi dari 230 di ASEAN, saat ini Indonesia baru memiliki 32 skema okupasi masih tersisa 198 sehingga perlu akselerasi.
‘’Kita masih fokus pada (standar) bidang hotel dan travel, padahal sudah ada bidang MICE, event dan spa yang sudah disepakati di ASEAN. Karenanya kita tentu mencoba untuk menambah bidangnya,’’ ujar Faisal.
Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Penjaminan mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bisnis dan Pariwisata (BBPPMPV Bispar) Kemdikbud Nana Halim mengatakan, Kemendikbud khususya di kurikulum untuk SMK, telah mengembangkan kurikulum berstandar ASEAN sejak tahun 2019. Mulai dari keahlian tata boga, tata busana, dan usaha perjalanan wisata.
‘’Pilot project diterapkan di 21 SMK dan kami talah mengirim sekitar 80 guru untuk menjadi master trainer di Indonesia. Tahun ini kita juga melatih lima kelas masing-masing kelas 100 guru usaha perjalanan wisata untuk diperkenalkan tentang kurikulum ASEAN,’’ kata Nana.
Sementara Direktur Standardisasi Kompetensi Program Pelatihan Kemenaker Muh. Amir Syarifudin, mengatakan, kolaborasi melalui kehadiran TPPN sangat penting untuk dapat bersama-sama mengakselarasi penciptan SDM Indonesia yang kompeten.
‘’Ketika standar sudah ada pengakuan antarnegara maka masing-masing negara harus menyiapkan. Tentunya kalau kita lebih siap, kita tentu bisa menang. Kita bisa mengisi tenaga kerja kita di luar,’’ ujar Amir.
Anggota Komisaris BNSP Miftakul Azis mengatakan, BNSP penjaminan mutu dari proses pendidikan dan pelatihan vokasi telah mengembangkan skema-skema sertifikasi dan kualifikasi dengan standar ASEAN.
‘’Dengan kebijakan yang ada di Kemenpar maka sudah tersedia skema sertifikasi kualifikasi ASEAN dan sebentar lagi kita juga akan merilis Skema Okupasi ASEAN. Ini adalah skema bersama yang bisa tinggal dipakai teman-teman lembaga sertifikasi profesi,’’ kata Azis.***(Yun Damayanti)
