SELAMATKAN RAJA AMPAT: WARISAN LAUT YANG TAK TERNILAI

Tourism for Us – Raja Ampat telah dikenal luas di kalangan peneliti internasional dan wisatawan mancanegara (wisman) jauh sebelum tahun 2003, saat resmi menjadi kabupaten. Pada bulan Oktober 2015, Provinsi Papua Barat mengumumkan diri sebagai provinsi konservasi pertama di Indonesia dan di dunia, sebuah langkah yang ditandantangani oleh Gubernur Papua Barat saat itu, Abraham O. Ataruri, dan disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Penting untuk dicatat bahwa wilayah konservasi yang dicanangkan tidak hanya mencakup Raja Ampat, melainkan juga area lainnya di provinsi tersebut. Gubernur Papua Barat pada waktu itu menekankan bahwa deklarasi ini bertujuan untuk membantu provinsi dalam menjaga dan mengelola sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan.

Raja Ampat merupakan kawasan dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Kabupaten kepulauan di barat daya kepala burung Pulau Papua ini merupakan salah satu destinasi pariwisata prioritas Indonesia dengan sejumlah predikat, yakni Kawasan Konservasi Perairan Nasional, Pusat Terumbu Karang Dunia hingga UNESCO Global Geopark (UGGp).

Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu saat bertemu dengan Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Rabu (4/6/2025), menekankan pada pentingnya komitmen dari semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga kelestarian Raja Ampat.

“Kami di daerah memiliki kewenangan yang terbatas. Melalui komunikasi, kami berharap destinasi Raja Ampat dapat menjadi atensi pemerintah pusat. Bersama-sama kita memastikan Raja Ampat dapat menjadi kekayaan bukan hanya Indonesia, tapi juga dunia,” ujar Gubernur Elisa Kambu.

Oleh karena itu, investasi terbaik di Raja Ampat adalah investasi pada konservasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Jika dikelola dengan bijak, Raja Ampat dapat menjadi model destinasi di dunia yang menyeimbangkan ekonomi dan ekologi dengan selaras.

Menteri Pariwisata Widiyanti dalam pertemuan itu mengatakan bahwa pihaknya mencermati dengan serius salah satu kegiatan industri ekstraktif khususnya terkait ekspansi tambang nikel di wilayah Raja Ampat, yang lokasinya relatif berdekatan dengan Kawasan Wisata UNESCO Global Geopark (UGGp) Raja Ampat.

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) berkomitmen menjadikan Raja Ampat sebagai simbol pariwisata berkualitas yang berbasis konservasi, edukasi, masyarakat, kualitas, dan keberlanjutan. Selain itu juga mendukung pendekatan whole of government dalam penyelarasan kebijakan antara sektor pariwisata, lingkungan hidup, energi, dan mineral.

Untuk itu, Menpar Widiyanti mendukung adanya evaluasi menyeluruh terhadap izin-izin pertambangan di wilayah sensitif, terutama yang bersinggungan dengan destinasi wisata konservasi.

“Setiap kegiatan pembangunan di kawasan ini harus berpijak pada prinsip kehati-hatian, menghormati ekosistem, serta keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian,” kata Menteri Pariwisata Widiyanti.

Tiga langkah strategis Kementerian Pariwisata menangani isu tambang nikel di Raja Ampat, yaitu:

1.        Kunjungan dan Dialog DPR Bersama Masyarakat

Kemenpar bersama anggota DPR-RI melakukan kunjungan langsung ke Raja Ampat, Papua Barat Daya, pada 28 Mei hingga 1 Juni 2025. Kunjungan ini dilakukan guna menyerap aspirasi masyarakat, terutama masyarakat adat.

Dalam kunjungan tersebut, masyarakat menyampaikan penolakan terhadap rencana pemberian izin pertambangan baru. Mereka menegaskan bahwa ekosistem dan identitas Raja Ampat yang harus dijaga sebagai kawasan wisata, bukan wilayah industri ekstraktif.

Sebagai hasil dari kunjungan tersebut, Komisi VII DPR berkomitmen membawa aspirasi mengenai pencemaran lingkungan akibat tambang nikel ke DPR RI. Selain itu, Komisi VII DPR juga meminta evaluasi izin tambang oleh pemerintah pusat sebagai upaya menjaga kelestarian ekosistem Raja Ampat.

2.        Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya

Menpar Widiyanti telah menerima kunjungan Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, Rabu (4/6/2025). Dalam pertemuan tersebut, baik Kementerian Pariwisata dan Gubernur Papua Barat Daya berkomitmen untuk menjaga ekologi Raja Ampat.

Pemerintah daerah menegaskan agar kawasan Raja Ampat tetap diarahkan sebagai kawasan konservasi laut, taman bumi UNESCO, dan destinasi unggulan pariwisata Indonesia, tanpa dikompromikan dengan aktivitas pertambangan.

3.        Koordinasi Strategis Lintas Sektor

Kemenpar juga menggelar rapat koordinasi lintas sektor pada Kamis (5/6/2025), untuk menguatkan langkah perlindungan jangka panjang terhadap Raja Ampat.  Salah satu inisiatif utama yang sedang dikaji, yaitu mendorong Raja Ampat berfokus pada pariwisata berkualitas, dengan mengedepankan pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism) dan investasi hijau yang berpihak pada masyarakat dan lingkungan.

Raja Ampat adalah surga terakhir di bumi, sebuah tempat yang memukau dengan keindahan dan keajaibannya, mulai dari kedalaman laut hingga permukaan di pulau-pulau atol yang menakjubkan. Setiap orang yang pernah menginjakkan kaki di sana pasti merasakan pesona yang tak tertandingi.

Namun, ada rasa sakit dan kemarahan yang mendalam ketika melihat bagian-bagian dari surga ini dipotong untuk diambil bijih nikel, yang digunakan sebagai bahan baku untuk baterai kendaraan listrik yang dianggap ramah lingkungan.

Sementara itu, terumbu karang yang merupakan hewan mikroskopis hanya mampu tumbuh kurang dari 10 cm setiap tahunnya, dan pertumbuhan mangrove pun tidak sebanding dengan laju pemanasan global yang semakin mengkhawatirkan. Apa yang terjadi di Raja Ampat bukan hanya masalah lokal tetapi juga memiliki dampak yang luas, mempengaruhi Indonesia dan dunia secara keseluruhan. ***(Yun Damayanti)