MEMBANGUN PARIWISATA BERKELANJUTAN DI TENGAH KRISIS ANGGARAN
Tourism for Us – Perekonomian nasional Indonesia berharap sektor pariwisata dapat menjadi pilar utama pada 2027. Pemerintah menetapkan target ambisius terkait jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dan perjalanan wisatawan Nusantara (wisnus), belanja wisatawan, serta kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang hampir mencapai 5 persen. Namun, anggaran untuk sektor ini pada tahun 2027 justru dikurangi dibandingkan tahun 2026.
Di sisi lain, pelaku industri pariwisata masih menghadapi tantangan berat akibat meningkatnya biaya operasional. Ketidakpastian dalam implementasi peraturan, namun peraturan baru terus bertambah, juga membuat para investor ragu untuk berinvestasi di sektor ini, meskipun potensi pertumbuhannya terus meningkat.
Pariwisata dimandatkan untuk meningkatkan kontribusinya pada tahun 2027. Sejumlah target telah ditetapkan meliputi: kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 17,6 sampai 19,1 juta wisatawan atau meningkat sekitar 8,5 persen hingga 10 persen; pengeluaran wisman atau Average Spending per Arrival (ASPA) ditargetkan mencapai 1.447 sampai 1.497 dolar AS per orang per kunjungan atau meningkat antara 5,5 persen hingga 6,6 persen.
Dari jumlah wisman dan besaran belanjanya yang dinaikkan itu diharapkan dapat berkontribusi terhadap devisa pariwisata sebesar 25,5 hingga 28,6 miliar dolar AS atau tumbuh sekitar 16 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Sementara itu, perjalanan wisnus ditargetkan mencapai 1,28 miliar perjalanan atau meningkat 8,5 persen dibandingkan tahun 2026.
Pada tahun 2027, lapangan usaha yang terkait erat dengan sektor pariwisata seperti akomodasi, makanan dan minuman, ditargetkan tumbuh sebesar 8,7 persen – 9,3 persen. Sektor ini ditargetkan mampu menyerap 27,33 juta tenaga kerja atau meningkat tiga persen dari tahun 2026.
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB tahun 2027 ditargetkan dapat mencapai 4,7 persen – 4,8 persen atau meningkat sekitar 0,4 poin persentase. Sementara, investasi pariwisata ditargetkan sebesar Rp 71 triliun atau meningkat sekitar 11,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana memaparkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2027 dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu (17/6/2026). Dalam paparannya, Menpar mengungkapkan akan melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
Menpar menambahkan, program prioritas tahun 2027 akan difokuskan pada pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan dengan kegiatan prioritas berupa penyelesaian 10 destinasi prioritas dan pembangunan tiga destinasi regeneratif.
Kementerian Pariwisata (Kemenpar) juga akan melanjutkan berbagai program unggulan yang telah dijalankan pada tahun 2026 di antaranya, peningkatan keselamatan berwisata, desa wisata, pariwisata berkualitas, Event by Indonesia, dan Tourism 5.0.
Untuk mendukung target ini, Kemenpar telah merumuskan sejumlah intervensi di antaranya, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pemasaran pariwisata, pengembangan atraksi dan event berkualitas, penguatan pariwisata berkelanjutan, pengembangan destinasi, serta pengembangan industri dan rantai pasok yang inklusif.
Seluruh target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Pariwisata meningkat dibandingkan tahun 2026. Rencana anggaran yang diajukan akan digunakan untuk mendukung pencapaian IKU dan penyelesaian berbagai isu strategis sektor pariwisata.
Namun, berdasarkan Surat Menteri Keuangan, Kementerian Pariwisata hanya menerima alokasi anggaran sebesar Rp 1,01 triliun untuk tahun 2027. Alokasi anggaran untuk pariwisata tahun depan menurun sebesar 29,6 persen dibandingkan pagu anggaran tahun 2026.
Dengan penurunan sebesar itu, anggaran untuk melaksanakan program pariwisata akan turun 65 persen. Sementara, anggaran untuk program pendidikan dan vokasi pariwisata juga turun sebesar 46 persen.
Dari pagu indikatif tahun 2027: alokasi anggaran untuk Sekretariat Kementerian sebesar 42,38 persen; 35 persen untuk Politeknik Pariwisata di bawah naungan Kemenpar, sesuai anggaran fungsi pendidikan; 17,27 persen untuk Satuan Kerja Pusat selain Sekretariat Kementerian; dan 5,35 persen untuk Badan Pelaksana Otorita.
Implikasi dari anggaran yang berkurang untuk Satuan Kerja Pusat, masyarakat dan SDM pariwisata yang dapat dijangkau dan dibina, serta jumlah kesepakatan kerja sama yang dapat diwujudkan oleh Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenpar akan berkurang.
Skala intervensi yang dapat dilakukan di destinasi oleh Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur juga akan menurun. Dampaknya antara lain, berkurangnya jumlah pendampingan dan sertifikasi dalam program pengembangan dan penguatan kapasitas desa wisata, serta berkurangnya cakupan destinasi dalam kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN).
Berkurangnya pagu indikatif pasti akan mengurangi optimalisasi eksposur pariwisata Indonesia di pasar domestik maupun internasional oleh Deputi Bidang Pemasaran. Kemenpar akan semakin selektif dalam menentukan pasar yang menjadi sasaran promosi dan jumlah kegiatan promosi berpotensi dikurangi.
Di Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Kegiatan (Event), ketersediaan pagu anggaran ideal akan menentukan kemampuan Indonesia dalam meningkatkan daya saing sebagai destinasi event kelas dunia. Selain itu, ketersediaan anggaran juga turut mempengaruhi terhadap terwujudnya proses perizinan yang lebih cepat, lebih sederhana, dan lebih transparan, serta peningkatan jumlah event daerah yang dapat didukung
Sementara, pengurangan anggaran di Deputi Bidang Industri dan Investasi akan berpengaruh pada peningkatan kompetensi dan jumlah auditor dan pengawas di berbagai sektor dalam industri pariwisata, pelaksanaan program Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha, dan pengawasan rutin dan insidental terhadap badan usaha. Selain itu, kegiatan promosi investasi serta dukungan untuk pelaku usaha dan pemerintah daerah dalam menarik investasi akan terbatas.
Kemudian, berkurangnya pagu anggaran pun berdampak pada enam Politeknik Pariwisata di bawah Kementerian Pariwisata. Kapasitas pendidikan dan pelatihan vokasi pariwisata dapat ditingkatkan secara signifikan, baik dari sisi jangkauan maupun kualitas, bila tersedia pagu anggaran yang cukup.
Badan Pelaksana Otorita pariwisata membutuhkan tambahan anggaran untuk meningkatkan upaya promosi dalam memperkuat visibilitas dan daya saing destinasi. Selain itu, tambahan anggaran juga mendukung percepatan pengembangan atraksi, aksesibilitas, dan amenitas (3A), baik melalui penguatan kerja sama investasi maupun pembangunan yang dilakukan secara langsung.
Dalam kesempatan yang sama, Menpar memaparkan sejumlah studi kasus yang menunjukkan dampak nyata program Kemenpar. Salah satunya adalah program pengembangan desa wisata yang dijalankan melalui strategi intervensi yang terarah dan bertahap sesuai tingkat perkembangan masing-masing desa wisata agar dapat tumbuh secara berkelanjutan hingga mencapai kemandirian.
Hasilnya menunjukkan dampak positif, baik dari sisi pengembangan desa wisata maupun kontribusinya terhadap aktivitas dan ekonomi pariwisata. Dari sisi cakupan pengembangan, jumlah desa wisata yang terdata dalam platform Jadesta meningkat dari 6.148 desa pada 2025 menjadi 6.262 desa pada 2026 atau tumbuh 1,85 persen.
Jumlah kunjungan wisman dan wisnus ke 50 desa wisata penerima Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024 terus menunjukkan pertumbuhan. Total kunjungan wisatawan ke desa wisata dari tahun 2023 ke 2024 meningkat 14,93 persen. Pada tahun 2025, jumlah kunjungannya mencapai lebih dari 2,3 juta wisatawan atau tumbuh 44,81 persen.
Peningkatan aktivitas wisata di desa turut mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Pendapatan dari sektor pariwisata di 50 desa wisata meningkat dari Rp 38,48 miliar pada 2023 menjadi Rp 46,05 miliar pada 2024 atau tumbuh 19,67 persen. Kemudian, pendapatan kembali meningkat mencapai Rp 59,60 miliar pada 2025 atau tumbuh 29,41 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Melihat berbagai dampak nyata tersebut, Menteri Pariwisata menegaskan bahwa peningkatan anggaran bukan semata-mata kebutuhan kelembagaan, melainkan investasi untuk meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di kawasan. ***(Yun Damayanti)