INVESTASI TERBAIK APA UNTUK PARIWISATA BALI YANG BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN?

Tourism for Us – Bali menyambut baik kehadiran talenta, inovasi, dan investasi global yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat lokal. Untuk itu, Pulau Dewata memerlukan investor yang memiliki visi jangka panjang, menghargai budaya Bali, menjaga kelestarian lingkungan, menciptakan lapangan kerja, dan menjalin kemitraan dengan komunitas lokal. Pariwisata berkelanjutan di Bali seharusnya menyelaraskan keuntungan pribadi dengan manfaat yang dirasakan oleh publik. Permintaan pariwisata di Bali memang tetap kuat hingga saat ini, namun kekuatan nilai jangka panjang itu akan sangat bergantung pada seberapa baik pulau ini melidungi pengalaman yang ditawarkan seiring dengan permintaan.

Ida Bagus Agung Partha Adnyana (Gus Agung), Chairman Bali Tourism Board, optimis Bali akan tetap menjadi tujuan investasi yang menarik, tetapi arahnya bergeser menuju investasi berkualitas, bukan sekadar banyaknya investasi. Dengan kondisi dan tantangan yang ada saat ini, menurutnya, Bali perlu memprioritaskan investasi yang memberikan nilai tambah tinggi kepada masyarakat dalam lima tahun ke depan.

Investasi apa yang dibutuhkan Bali?

Prioritas pertama adalah investasi pengembangan pertanian modern untuk menjaga ketahanan pangan sehingga Bali mampu meningkatkan produksi pangan lokalnya dan mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah. Kedua, hasil pertanian dan perikanan diolah di Bali agar nilai ekonominya bisa dinikmati langsung oleh warga Bali, bukan hanya menjual bahan mentah.

Sawah tidak hanya merupakan aset pertanian, tetapi juga bagian dari infrastruktur air alami Bali serta budaya yang menarik pengunjung untuk datang. Pariwisata mengkonsumsi sumber daya alam, itu tidak bisa dihindarkan. Ketika sawah digantikan oleh pembangunan yang tidak dapat ditembus air, pengisian air hujan ke dalam tanah menurun dan tekanan pada air tanah meningkat.

Kehilangan lahan pertanian, kelangkaan air, dan banjir bukan masalah yang terpisah. Keamanan air, misalnya, harus dipandang sebagai infrastruktur ekonomi, bukan lagi sekadar isu lingkungan. Pengembangan pariwisata di masa depan perlu berkontribusi pada infrastruktur yang menjadikan Bali layak untuk dinvestasikan. 

Kemudian, investasi pada infrastruktur pendukung, seperti transportasi publik, pelabuhan, konektivitas digital, serta sistem air dan sanitasi. Lalu lintas merupakan salah satu aspek penting yang mempengaruhi kepuasan wisatawan di destinasi maka infrastruktur pendukungnya tidak bisa lagi ditunda.

Menurut ‘’Karakteristik dan Indeks Kepuasan Wisatawan Mancanegara Tahun 2025’’ yang disusun oleh Dinas Pariwisata Provinsi Bali bekerja sama dengan Universitas Udayana menunjukkan, secara umum 95,8% wisatawan mancanegara di Bali merasa puas atau sangat puas. Namun, dalam survey yang sama juga memperlihatkan bahwa aspek lalu lintas mendapatkan penilaian terendah yaitu 2,3 dari 5.

Kemacetan lalu lintas secara langsung mempengaruhi kualitas rencana perjalanan, energi tamu, keandalan transfer dari satu destinasi ke destinasi lain, pergerakan harian karyawan, hingga logistik pemasok. Bagi pemilik hotel dan investor, hal ini bukan sekadar masalah kebijakan pariwisata, melainkan juga isu yang berkaitan dengan penjaminan (underwriting). Tingkat kepuasan yang tinggi sangat penting, namun kemudahan yang dirasakan di destinasi juga sama pentingnya.

Bali menawarkan daya tarik untuk investasi infrastruktur, namun tantangan utamanya terletak pada aspek kelayakan pembiayaan, pelaksanaan, dan tata kelola. Berbeda dengan investasi hotel yang lebih mudah dibiayai karena menghasilkan arus kas yang langsung dan terlihat, investasi infrastruktur memerlukan pendekatan yang lebih kompleks

Proyek pembangunan infrastruktur seperti jalan, rel kereta, sistem pengelolaan air dan limbah berkontribusi besar terhadap perekonomian, tetapi nilai yang dihasilkan seringkali tidak bersifat langsung. Oleh karena itu, proyek-proyek ini biasanya memerlukan dukungan pemerintah, struktur kemitraan publik-swasta, dukungan lahan, dan kebijakan yang kuat dan konsisten untuk mencapai kelayakan pembiayaan.

Jika Bali memang serius mau beralih dari pariwisata yang bertumpu pada volume kunjungan wisatawan ke pariwisata yang bernilai tinggi, maka mengurangi hambatan-hambatan yang ada sekarang, yang sudah berlangsung cukup lama, dan meningkatkan pengalaman pengunjung menjadi sangat penting. Semakin banyak penduduk dan wisatawan di pulau ini, tekanan terhadap pergerakan orang akan terus meningkat. Salah satu langkah krusial adalah membangun sistem transportasi publik yang lebih andal dan layak, termasuk jaringan bus dan kereta jika memungkinkan, selain membangun jalan. 

Sistem transportasi publik yang dibangun harus mengutamakan kepentingan mobilitas masyarakat, sambil memberikan kesempatan bagi wisatawan untuk menjelajahi rute baru di Pulau Bali. Daerah aglomerasi Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) sudah membuktikannya. Kemudahan akses menuju transportasi publik diakui telah menambah nilai hotel, pusat perbelanjaan, dan gedung pertemuan. Selain itu, ekspatriat maupun wisatawan mancanegara pun sudah turut memanfaatkan transportasi umum terintegrasi berbasis rel dan bus untuk mobilitasnya.

Transportasi publik yang sudah dibutuhkan ini tidak akan merendahkan status Bali sebagai destinasi kelas satu, sekaligus tidak akan membunuh bisnis penyewaan kendaraan. Hal ini akan mendukung kekuatan harga jual dan permintaan yang lebih kuat untuk destinasi dalam jangka panjang.

Pengelolaan sampah menjadi kebutuhan, dan pemanfaatan energi terbarukan akan memperkuat fondasi kehidupan berkelanjutan di Bali. Meskipun pulau ini lebih kecil dibandingkan Pulau Jawa, tetapi menyumbang sekitar 40 persen dari total wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia setiap tahun. Dengan bertambahnya jumlah pengunjung, produksi sampah juga akan meningkat, namun hal ini masih dapat dikelola dengan baik. Untuk membangun budaya bersih, diperlukan tata kelola yang kuat dan tegas. Selain itu, akses yang mudah terhadap energi terbarukan harus disediakan agar masyarakat dapat beralih dari sumber energi yang kurang ramah lingkungan.

Tidak bisa dipungkiri bahwa keberlanjutan pariwisata Bali bergantung pada sumber daya manusianya. Pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, termasuk pelatihan vokasional dan perhotelan yang memenuhi standar internasional, menjadi kunci untuk mencapai tujuan ini.

Sebagai salah satu destinasi wisata global, Bali perlu mengembangkan produk pariwisatanya secara berkelanjutan. Pengembangan produk berkualitas seperti wellness, pariwisata medis, olahraga, MICE, wisata bahari, dan ekowisata memerlukan tenaga kerja yang terdidik dan terampil. Selain itu, produk-produk baru tersebut diharapkan dapat membuka lapangan kerja.

Selain itu, Bali pun merupakan salah satu destinasi digital nomad terbaik di dunia karena menawarkan kualitas hidup, komunitas kreatif, konektivitas digital, dan budaya yang unik. Namun, Bali bukan hanya tempat untuk bekerja dari jarak jauh. Kehadiran digital nomad harus memberikan nilai tambah bagi ekonomi lokal, menghormati aturan, budaya, dan lingkungan.

‘’Membangun ekosistem digital nomad, ekonomi kreatif, dan startup berbasis teknologi merupakan bagian dari membangun ekonomi digital dan kecerdasan buatan (AI) di Bali,’’ ujar Gus Agung.

Ekspetasi investor

Daya saing jangka panjang suatu destinasi sangat bergantung pada perlindungan terhadap modal alam dan sistem pengelolaan publik. Selain itu, regulasi yang jelas dan implementasi peraturan yang konsisten.

‘’Yang paling penting adalah regulasi yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Investor tidak hanya mempertimbangkan insentif, tetapi juga kepastian hukum,’’ kata Gus Agung.

Pertumbuhan pariwisata memerlukan infrastuktur publik. Oleh karena itu, secara umum, Indonesia perlu memiliki kemampuan untuk mengubah investasi pariwisata swasta yang kuat guna membangun infrastruktur publik yang baik dan layak digunakan. Kita tidak bisa terus menarik investasi pariwisata jika infrastruktur yang ada tidak mampu mengikuti perkembangan yang ada. Selain itu, kepercayaan investor akan sulit terbangun jika kebijakan terus berubah dan penegakan hukum tidak konsisten.  

Arah promosi pariwisata Bali

Sejalan dengan kesadaran bahwa pariwisata Bali harus berkelanjutan, Bali Tourism Board mengarahkan pemasaran yang tidak lagi mengejar jumlah wisatawan, melainkan pariwisata yang berkualitas dan investasi yang juga berkualitas.  

‘’Kami ingin menarik wisatawan, investor dan talenta global yang menghargai budaya Bali, mematuhi regulasi, serta berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan,’’ tutur Gus Agung.  

Selain pariwisata, Bali juga memiliki peluang besar menjadi pusat ekonomi digital, inovasi, kebugaran, edukasi, dan industri kreatif di Asia. ‘’Namun, semua itu mesti tetap berlandaskan keseimbangan seperti Tri Hita Karana, menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat,’’ pungkasnya.

Pemerintah ingin memeratakan tujuan investasi

Tingginya konsentrasi investasi di sejumlah kawasan di Bali seperti Canggu, Seminyak, Uluwatu, dan Ubud menunjukkan perlunya strategi pemerataan investasi agar manfaat ekonomi pariwisata dapat dirasakan lebih luas oleh berbagai daerah di Indonesia.

“Indonesia bukan hanya Bali. Kita memiliki banyak destinasi unggulan dengan potensi pariwisata dan investasi yang sangat besar, yang masih menunggu untuk dikembangkan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan,” kata Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana kepada investor yang hadir di Investor Roundtable 2026 yang berlangsung di Piasan Nusa Dua Restaurant, Bali, Jumat (29/5/2026). Pertemuan ini dihelat bersamaan dengan Bali and Beyond Travel Fair 2026.

Oleh karena itu, Menteri Pariwisata mengajak para investor untuk melihat peluang yang semakin terbuka di berbagai destinasi unggulan Indonesia di luar Bali, guna membangun industri pariwisata yang lebih seimbang, inklusif, dan berkelanjutan.

Sebagai langkah konkret, Kementerian Pariwisata memprioritaskan pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas dan Destinasi Pariwisata Regeneratif lainnya sebagai pusat-pusat pertumbuhan baru yang diharapkan mampu memperluas distribusi manfaat ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.

Plt. Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata Rizki Handayani mengatakan bahwa forum strategis ini mempertemukan unsur pemerintah, Pemerintah Provinsi Bali, asosiasi pariwisata, investor, dan pelaku usaha dalam ruang dialog yang terbuka dan konstruktif.

Menurut Rizki, forum tersebut menjadi sarana untuk memetakan dinamika industri terkini, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi pelaku usaha, sekaligus menggali peluang ekspansi investasi ke berbagai destinasi baru di Indonesia.

Oleh karena itu, pengalaman dan masukan dari pelaku industri pariwisata di Bali dinilai memiliki nilai strategis sebagai referensi dalam pengembangan destinasi-destinasi prioritas nasional.

“Kami memandang masukan ini sangat berharga, tidak hanya untuk memperkuat ekosistem investasi pariwisata Bali, tetapi juga sebagai pembelajaran penting dalam pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas dan Destinasi Pariwisata Regeneratif lainnya,” ucap Rizki. ***(Yun Damayanti)